PAW Wakil Gubernur Sulbar: Demokrasi, Hukum, dan Kepentingan Rakyat

by

Ketentuan ini menjadi relevan dalam konteks Sulawesi Barat. Kekosongan jabatan yang terjadi pada Januari 2026, sementara masa jabatan pemerintahan berakhir pada 2030, secara waktu memenuhi kriteria lebih dari 18 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Dengan demikian, pemilihan Wakil Gubernur melalui DPRD harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi perwakilan yang memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan.

Demokrasi memang tidak selalu diwujudkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi juga dapat dijalankan melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang.

  1. Demokrasi Tidak Berhenti pada Pemungutan Suara

Salah satu hal penting yang dapat dipetik dari proses pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat adalah bahwa demokrasi tidak semestinya dimaknai sebatas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Demokrasi juga mengandung nilai kepatuhan terhadap prosedur, penghormatan terhadap hak setiap pihak, keterbukaan, akuntabilitas, serta penerimaan terhadap hasil yang ditetapkan melalui mekanisme yang sah.

Dalam konteks pemilihan Wakil Gubernur melalui pengisian kekosongan jabatan, DPRD menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Proses tersebut sekaligus menjadi ruang bagi partai politik pengusung untuk menjalankan peran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip pengambilan keputusan DPRD juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 95 PP Nomor 12 Tahun 2018 pada prinsipnya menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai cara pengambilan keputusan dalam rapat DPRD. Apabila cara tersebut tidak tercapai, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara sesuai ketentuan tata tertib DPRD.

Oleh karena itu, pemungutan suara dalam pemilihan Wakil Gubernur tidak dapat dilepaskan dari prinsip prosedural dan ketentuan tata tertib kelembagaan.

Perbedaan pilihan dalam proses pemilihan merupakan bagian yang wajar dalam dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut hendaknya tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan maupun hubungan antarlembaga.

Setelah proses pemilihan menghasilkan calon terpilih, hal yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan daerah di atas kepentingan politik masing-masing.

Sebab, demokrasi yang matang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenangkan kompetisi, tetapi juga oleh kemampuan membangun konsensus, menghormati proses, dan menerima hasil berdasarkan ketentuan hukum.

  1. Kepastian Hukum, Tertib Kewenangan, dan Legitimasi Pengangkatan

Setiap proses pengisian jabatan publik harus senantiasa memperhatikan prinsip kepastian hukum. Dalam negara hukum, tidak ada kewenangan yang dapat dijalankan tanpa dasar dan batas yang jelas.