Tren Literasi Indonesia 2025, Mendaras Strategi Kebijakan Berbasis Modal Sosial

Oleh Adi Arwan Alimin | Akademisi IHS 

Apakah sebaran literasi makin merata di Indonesia. Pertanyaan ini muncul setelah membaca hasil
rilis Badan Pusat Statistik tanggal 26 Februari 2026 lalu. Satu hal kritis yang menjadi diskursus penting mengapa tak satu pun provinsi di pulau Jawa masuk ke dalam TKM ini?

TKM merupakan indeks yang dirancang untuk mengetahui sejauhmana masyarakat Indonesia membaca, baik dari sisi motivasi, kebiasaan maupun tindak lanjut setelah membaca. TKM tentu disusun dari hasil riset literasi secara nasional dan dianggap relevan atau dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Penyusunan TKM merujuk pada Unesco, National Trust, PISA dan kajian perilaku membaca diberbagai negara (pustakawan.org).

Data terbaru mengenai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM/TKM) di Indonesia tahun 2025 memicu diskusi hangat di kalangan pegiat literasi. Kejutan muncul ketika provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yang selama ini dianggap sebagai kiblat intelektual dan pendidikan nasional, justru absen dari daftar sepuluh besar.

Sebaliknya, wilayah-wilayah di Indonesia Timur, yang sering kali dicitrakan memiliki keterbatasan infrastruktur, justru memimpin di barisan depan. Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan skor 62,43 poin dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 61,19 poin kini menjadi mercusuar baru literasi nasional.

Berdasarkan skor total tingkat kegemaran membaca 2025, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat nilai tertinggi dengan skor 62,05. Provinsi ini juga menunjukkan konsistensi tinggi pada seluruh tahapan membaca, termasuk skor pasca membaca yang mencapai 65,38 (goodstats.id, 2026).

Prestasi ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat NTT terhadap kegiatan membaca. Sedang bagi daerah lainnya, data TGM 2025 ini menjadi indikator penting untuk merancang strategi peningkatan literasi yang lebih efektif dan merata di seluruh penjuru Nusantara (dataloka.id, 2025).

Fenomena ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan sinyal kuat adanya pergeseran paradigma dalam mengonsumsi informasi. Peringkat yang didominasi oleh wilayah luar Jawa—termasuk Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat—menunjukkan bahwa faktor ketersediaan fasilitas fisik perpustakaan yang megah di perkotaan tidak lagi menjadi jaminan utama tingginya minat baca.

Ada variabel lain yang lebih fundamental berupa modal sosial dan peran aktif komunitas literasi akar rumput. Lalu bagaimana dengan Sulawesi Barat, sebagai contoh.

Mengapa Luar Jawa Unggul?

Secara mendalam, unggulnya NTT dan wilayah timur lainnya dapat dibedah melalui teori ‘deprivasi relatif’. Di wilayah dengan akses buku komersial yang terbatas, buku menjadi barang mewah yang sangat dihargai. Sebaliknya, di wilayah dengan saturasi informasi digital yang tinggi seperti Jawa, masyarakat mengalami kelelahan kognitif akibat paparan konten visual instan. Distraksi digital ini secara perlahan menggerus ketahanan membaca teks panjang (deep reading).

Selama ini, kebijakan literasi di Indonesia cenderung bersifat ‘top-down’ dan berorientasi pada pembangunan fisik. Kita melihat banyak gedung perpustakaan daerah yang dibangun megah, namun sunyi dari aktivitas. Data TGM 2025 menunjukkan bahwa efektivitas anggaran bukan terletak pada semen dan bata, melainkan pada ekosistem manusianya. Banyak daerah yang masuk dalam peringkat 10 besar justru adalah wilayah yang mengintegrasikan dana desa untuk operasional literasi komunitas.

Rekomendasi Kebijakan “Literasi Inklusif Berbasis Output”

1. Redefinisi Indikator Kinerja Utama (KPI) Perpustakaan

Kebijakan harus beralih dari sekadar menghitung jumlah koleksi buku menjadi menghitung jumlah perubahan perilaku ekonomi/sosial yang dihasilkan dari membaca. Jika seorang petani membaca buku tentang organik dan produktivitasnya naik, itulah keberhasilan literasi yang sesungguhnya. Pemerintah daerah harus memberi insentif kepada perpustakaan yang mampu membuktikan dampak ‘outcomes’.

2. Sertifikasi dan Insentif Pegiat Literasi Desa

Kebijakan baru harus memposisikan pegiat literasi sebagai ‘Penyuluh Literasi Nasional’ yang diakui secara resmi, diberikan pelatihan bersertifikat, dan mendapatkan alokasi honorarium tetap melalui mekanisme dana desa atau hibah APBD. Inilah kunci konsistensi di akar rumput.

3. Kurikulum “Deep Reading” dalam Ekosistem Digital

Menghadapi serangan konten pendek, sekolah-sekolah di Indonesia tidak bisa lagi hanya menyuruh siswa membaca. Harus ada kurikulum yang melatih ‘ketahanan perhatian’ (attention span). Kebijakan pendidikan harus mewajibkan diskusi buku non-teks yang bersifat analitis.

4. Pajak Nol Persen untuk Distribusi Buku ke Wilayah 3T

Masalah utama di luar Jawa adalah mahalnya biaya logistik pengiriman buku. Kebijakan yang sangat ditunggu adalah subsidi ongkos kirim atau pembebasan pajak logistik bagi penerbit yang mengirimkan buku ke wilayah-wilayah dengan skor TGM tinggi namun akses sulit.

Data TGM 2025 adalah cermin yang menunjukkan bahwa pusat intelektual sedang bergeser ke wilayah-wilayah yang haus akan pengetahuan. Literasi makin disadari merupakan investasi jangka panjang. Jika kita ingin Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon, maka mendaras kembali strategi literasi kita hari ini—dengan menempatkan komunitas sebagai jantung gerakan—adalah sebuah keharusan sejarah.

Selamat buat 10 Besar TGM tahun ini. Semoga variabel utama lainnya berupa interaksi dengan buku dan perpustakaan makin baik di manapun. Poin yang perlu terus didaras yakni kegemaran membaca.(*)