Di tengah banjir informasi digital, hoaks kesehatan menjelma ancaman nyata. Pemerintah kini tak lagi hanya memburu konten bermasalah di hilir, tetapi mulai bergerak dari hulu, menggandeng platform digital untuk memastikan publik tidak tersesat oleh informasi yang menyesatkan.
MANDARNESIA.COM, Jakarta — Pemerintah mulai mengubah pendekatan dalam menangani hoaks kesehatan. Tidak lagi sekadar memadamkan di hilir, kini strategi diarahkan dari hulu dengan melibatkan platform digital untuk memastikan publik mendapat informasi yang jelas dan dapat dipercaya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu persoalan paling serius di ruang digital karena menyentuh kepentingan semua orang.
“Selain hoaks politik, hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujarnya dalam audiensi bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tim Risk Communication and Community Engagement (RCCE) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Menurut Nezar, pendekatan konvensional seperti patroli siber dan mekanisme aduan konten tidak lagi memadai menghadapi masifnya produksi konten digital.
“Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah mendorong intervensi dari hulu dengan menggandeng platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian label atau keterangan pada konten agar publik dapat memahami sumber informasi.
“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” jelasnya.
Ia menekankan, langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik mampu menilai kredibilitas sumber.
Fenomena maraknya pihak yang mengaku tenaga medis tanpa validasi menjadi perhatian serius.
“Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.
Lebih jauh, Nezar menyebut perlunya dasar kebijakan bersama antara Komdigi dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan platform digital.
“Saya kira perlu ada MoU antarmenteri agar pengaturannya lebih jelas dan tindak lanjutnya lebih terarah,” katanya.
Pendekatan hulu ini akan berjalan berdampingan dengan penanganan konten berbahaya yang sudah ada. Namun, ia menegaskan bahwa pencegahan tetap menjadi kunci utama.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.
Pertarungan melawan hoaks kesehatan kini tak lagi sekadar soal membantah, tetapi membangun sistem kepercayaan sejak awal. Di tengah banjir informasi, kejelasan sumber menjadi benteng pertama bagi publik. (SP-Komdigi/WM)
: redaksi@mandarnesia.com