Scroll, swipe, lalu percaya, begitulah cara banyak orang hari ini mengonsumsi informasi. Di tengah derasnya konten dari influencer, media arus utama ditantang bukan hanya untuk cepat, tetapi juga tetap dipercaya.
MANDARNESIA.COM, Jakarta — Lanskap informasi di Indonesia tengah mengalami pergeseran besar. Di satu sisi, media arus utama menghadapi tekanan disrupsi digital—mulai dari penurunan trafik hingga model bisnis yang kian tergerus. Di sisi lain, influencer tampil sebagai kekuatan baru dengan jangkauan luas dan tingkat keterlibatan audiens yang tinggi.
Dinamika ini mengemuka dalam forum “Diseminasi Riset Influencers dan Keberlanjutan Media di Indonesia” yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia bersama BBC Media Action, dengan dukungan IDN Times.
Antara Disrupsi dan Keberlanjutan
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menegaskan bahwa masa depan jurnalisme sangat ditentukan oleh fondasi ekonomi yang kuat.
Menurutnya, kemunculan platform berbasis kecerdasan buatan membuka babak baru bagi para news creator, tetapi tidak serta-merta menggantikan prinsip dasar jurnalisme.
“Pada akhirnya, jurnalisme berkualitas tetap bergantung pada model bisnis yang sehat dan pendapatan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam relasi antara media dan platform teknologi, termasuk soal kompensasi atas penggunaan konten berita.
Generasi Baru, Pola Konsumsi Baru
Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menekankan perubahan perilaku audiens, terutama generasi muda yang kini lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial.
Menurutnya, kesenjangan antara media dan kreator konten harus dijembatani.
“Media dan influencer bukan hanya berkompetisi, tetapi bagian dari ekosistem yang sama,” jelasnya.
Kredibilitas vs Engagement
Research Manager BBC Media Action, Rosiana Eko, menyebut media dan influencer memiliki kekuatan yang saling melengkapi.
Media unggul dalam verifikasi dan kredibilitas, sementara influencer kuat dalam aksesibilitas dan kedekatan dengan audiens.
Konsep yang ia tawarkan adalah ethical reciprocal relationship—hubungan timbal balik yang tetap berlandaskan tanggung jawab publik.
Ketimpangan dalam Ekosistem Influencer
Perspektif kritis datang dari Ika Idris dari Monash University.
Dalam risetnya terhadap 16 influencer, ditemukan kecenderungan bahwa influencer yang pro-pemerintah memiliki sumber pendapatan lebih stabil dibandingkan mereka yang kritis.
Ia mengelompokkan praktik influencer ke dalam dua kategori:
- Clientelism: relasi berbasis kepentingan dan transaksi
- Grassroots activism: dukungan berbasis nilai atau ideologi
Menariknya, influencer yang kritis tetap membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, selama tidak menyentuh isu sensitif.
Namun ada paradoks: meski kuat dalam distribusi, influencer masih bergantung pada media untuk legitimasi.
Media: Lambat tapi Terpercaya
Dari sisi industri, GM Digital Content Tribun Network, Yulis Sulistyawan, menegaskan bahwa kepercayaan adalah aset utama media.
“Media terkesan lambat karena harus melalui proses verifikasi. Itu yang membedakan dengan influencer,” ujarnya.
Dalam konteks ini, media tetap bekerja dalam koridor hukum seperti Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik menegaskan posisinya sebagai pilar demokrasi.
Ancaman “Wefluencer” dan Inflasi Konten
Fenomena baru yang disorot adalah munculnya wefluencer—individu tanpa kompetensi yang bebas memproduksi konten tanpa kontrol.
Hal ini memperparah apa yang disebut sebagai inflasi konten: banjir informasi yang justru membuat publik kehilangan orientasi terhadap kebenaran.
Co-founder & CEO Beecomms Indonesia, Rieke Amru, melihat kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang.
Menurutnya, media tidak lagi bisa melihat influencer sebagai kompetitor semata.
“Kolaborasi adalah kunci. Media tetap menjaga kualitas, tapi juga perlu merangkul influencer,” katanya.
Polarisasi Narasi Publik
Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin, menyoroti polarisasi dalam konten digital.
Di satu sisi, ada narasi pro-pemerintah yang cenderung berlebihan. Di sisi lain, konten kritis yang tajam, namun minim apresiasi.
Ia menilai masalah utama bukan pada persaingan media vs influencer, melainkan cara informasi dikonsumsi yang sering hanya berhenti pada judul, tanpa memahami konteks.
Mencari Titik Temu
Diskusi ini menggarisbawahi satu hal: kualitas informasi publik tidak boleh dikorbankan di tengah kompetisi konten.
Media dituntut kembali ke esensinya akurat, terverifikasi, dan bertanggung jawab. Sementara influencer, sebagai aktor baru, perlu mengedepankan etika dan akurasi.
Riset BBC Media Action merekomendasikan kolaborasi yang lebih erat antara media dan influencer, disertai peningkatan kapasitas dan pemahaman etika bersama.
Selain itu, media juga perlu memperkuat:
- Persona: identitas komunikasi yang kuat
- Proximity: kedekatan dengan audiens digital
Di tengah banjir konten, bukan yang paling cepat yang akan bertahan, melainkan yang paling dipercaya. (Rls/WM)
: redaksi@mandarnesia.com