Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memberi anjuran eksponen penggerak Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Balanipa, Sulawesi Barat intens membangun komunikasi dengan pengambil keputusan pada level eksekutif tingkat pusat, DPR dan DPD RI.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuria saat pertemuan tersebut bersama Anggota DPD Ajbar Abdul Kadir, Pemerintah dan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Balanipa menyebut, ada upaya lebih berkembang CDOB Balanipa.
“Bahwa pergerakannya sudah seharusnya dilakukan lobi-lobi di tingkat pengambil kebijakan, DPR, DPD dan Pemerintah Pusat. CDOB untuk Balanipa sudah dianggap lebih dari layak. Sehingga tinggal menunggu kerang moratorium dilakukan,” katanya kepada mandarnesia.com, Sabtu (25/1/2020).
Menurutnya, sudah selayaknya Sulawesi Barat berkembang menjadi beberapa kabupaten. Balanipa yang masuk Amanat Presiden (Ampres) untuk kelompok 22 kabupaten kepemimpinan presiden diperiode sebelumnya, dinilai layak untuk jadi kabupaten.
“Memacu pengembangan infrastruktur dasar, maka pemekaran daerah merupakan alternatif tercepat. Sebab dengan otonomi baru, maka secara otomatis akan memperbesar ruang fiskal ke daerah sebagai modal untuk biaya pembangunan. Ini benar-benar, karena kita sangat kekurangan anggaran,” jelasnya.
Rencana tersebut sambungnya, strategi politis tercepat dengan membuka DOB di Sulbar. Balanipa adalah salah satunya CDOB yang sudah sangat lama diperjuangkan. “Dari sisi kelayakan, Kabupaten Balanipa ini ukurannya lebih dari layak. Kita harap ekspektasi publik khususnya di Balanipa akan lebih besar untuk disuarakan.”
“Menyuarakan Balanipa untuk menjadi salah satu CDOB di Sulbar, keberadaannya bukan hanya akan terkait dengan pemenuhan atas keuntungan yang diterima, seperti memiliki penganggaran tersendiri, tetapi juga terkait dengan reunifikasi sejarah kebesaran Balanipa di jazirah Mandar. Ini akan turut memacu kebanggaan Mandar sebagai identitas wilayah dan kebudayaan,” tutupnya.