Tim Pemantau Orang Asing Gelar Operasi di Majene

MANDARNESIA.COM, Majene — Tim Pemantau Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Sulawesi Barat menggelar operasi gabungan di Kabupaten Majene. Aktivitas yang berlangsung selama satu hari ini melibatkan berbagai instansi, seperti TNI, Polri, Kesbangpol, Binda, Bais TNI, dan Dinas Tenaga Kerja, Kamis (18/07/2024).

Dalam operasi ini, Timpora menargetkan sejumlah lokasi, diantaranya Yayasan Salili Mandar dan beberapa Hotel di Kabupaten Majene.

Kabid Kewaspadaan Nasional Audy Murfi Syarifuddin dalam Opsgap tersebut, menyampaikan bahwa operasi ini bagian dari upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Sulawesi Barat.

Audy Murfi menambahkan bahwa tidak ditemukan indikasi kegiatan ilegal atau yang menimbulkan keresahan oleh WNA di Kabupaten Majene. Namun, pengawasan akan terus dilakukan untuk mengeliminasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah.

Pemantauan orang asing merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010.

Di tempat terpisah Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Herdin Ismail menyampaikan, “dalam rangka menjamin keamanan stabilitas politik persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing di daerah, maka dilakukan pemantauan serta operasi gabungan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.”

Herdin Ismail mengapresiasi operasi gabungan yang membuktikan telah terjalin sinergitas antarinstansi terkait pengawasan orang asing berdasarkan kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan orang asing Badan Kesbangpol rutin melakukan koordinasi dengan Kemenkumham Sulbar,” tambahnya.

Herdin mengharapkan partisipasi dan peran aktif berbagai pihak bagi instansi pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan orang asing untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Sulbar.

Timpora Sulbar akan meningkatkan frekuensi operasi dan memperluas cakupan wilayah pengawasan. “Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman yang datang dari luar negeri,” pungkas alumni IPDN ini.