Mengentaskan Kemiskinan atau Mengabadikan Ketergantungan?

Penulis: Zulkarnain Hasanuddin, S.E., M.M (Akademisi/Writers)

Ada sesuatu yang paradoks dalam cara kita membaca kemiskinan hari ini. Negara semakin canggih menghitung kesejahteraan masyarakat. Data semakin rinci, algoritma semakin modern, dan keluarga-keluarga diklasifikasikan ke dalam desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Secara statistik, desil adalah sesuatu yang sederhana: data yang telah diurutkan dibagi menjadi sepuluh kelompok yang sama besar. Dalam kebijakan sosial, desil kemudian digunakan untuk memetakan masyarakat dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga yang paling tinggi.

Dalam konteks Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengelompokan semacam ini penting. Negara membutuhkan basis data untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. Mereka yang paling miskin harus mendapatkan perhatian lebih besar. Mereka yang sudah relatif sejahtera tentu tidak semestinya terus menjadi penerima bantuan.

Namun, di sinilah persoalannya menjadi menarik.Apa yang terjadi ketika kategori kemiskinan bukan lagi hanya alat ukur, tetapi berubah menjadi identitas sosial sekaligus pintu masuk terhadap berbagai fasilitas negara? Kita perlu berhenti sejenak dan merenungkan pertanyaan itu.

Pada dasarnya, bantuan sosial tidak pernah dimaksudkan sebagai tujuan akhir. Bantuan adalah instrumen negara untuk melindungi warga yang mengalami kerentanan, terutama ketika kemampuan ekonomi mereka belum memungkinkan untuk berdiri secara mandiri. Dengan kata lain, bantuan seharusnya menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan tempat seseorang menetap selamanya.

Tetapi dalam praktik kehidupan sosial, manusia tentu akan merespons insentif. Ketika status sebagai kelompok desil rendah memberikan akses terhadap bantuan pendidikan, kesehatan, pangan, subsidi, atau program perlindungan sosial lainnya, maka secara psikologis dapat muncul kecenderungan untuk mempertahankan status tersebut.

Bukan karena masyarakat selalu ingin menjadi miskin. Tetapi karena keluar dari kategori miskin terkadang dipersepsikan sebagai kehilangan hak atas bantuan. Negara ingin mengentaskan kemiskinan, tetapi jika desain kebijakannya tidak hati-hati, masyarakat bisa menghadapi pilihan yang secara ekonomi terasa ganjil: meningkatkan kesejahteraan tetapi kehilangan bantuan, atau tetap berada dalam kategori penerima agar bantuan tidak hilang.

Jika fenomena semacam ini benar-benar terjadi, persoalannya bukan semata-mata terletak pada moral masyarakat. Ada sesuatu yang harus diperiksa dalam desain kebijakannya. Desil bukan label kemiskinan Kita juga perlu berhati-hati dalam memahami desil. Desil bukanlah label moral. Desil bukan pula cap bahwa seseorang adalah “orang miskin” atau “orang kaya”. tapi sebagai instrumen statistik untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, desil harus dipahami sebagai potret sementara, bukan identitas permanen.

Keluarga yang hari ini berada pada desil rendah bisa saja dua tahun kemudian mengalami peningkatan pendapatan. Sebaliknya, keluarga yang hari ini relatif sejahtera dapat mengalami penurunan ekonomi karena kehilangan pekerjaan, bencana, penyakit, krisis usaha, atau berbagai guncangan lainnya.

Maka, persoalan terbesar bukan hanya bagaimana negara menentukan seseorang berada pada desil berapa. Persoalan yang jauh lebih penting adalah seberapa akurat data itu menggambarkan kehidupan nyata masyarakat? Sebab statistik yang keliru akan menghasilkan kebijakan yang keliru pula. Di lapangan, kita sering mendengar cerita tentang masyarakat yang merasa seharusnya masuk dalam kelompok penerima bantuan tetapi tidak terdata. Pada saat yang sama, tidak jarang muncul pertanyaan tentang penerima bantuan yang secara kasatmata dianggap sudah relatif mampu.

Fenomena seperti ini harus dilihat secara objektif. Bisa saja terjadi kesalahan dalam pendataan. Data kependudukan belum diperbarui. Kondisi ekonomi keluarga berubah tetapi belum tercermin dalam basis data. Verifikasi lapangan tidak optimal. Atau indikator yang digunakan belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas kehidupan masyarakat.

Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan lain, data sosial dapat menjadi arena kepentingan. Ketika sebuah data menentukan siapa yang memperoleh manfaat negara, data tidak lagi hanya angka. tapi memiliki nilai politik, ekonomi, bahkan kekuasaan. Karena itu, proses pendataan harus dijauhkan dari praktik titip nama, kedekatan dengan aparat, intervensi elite lokal, ataupun kecenderungan memasukkan seseorang ke dalam kategori tertentu karena hubungan sosial dan politik.

Kalau data kemiskinan bisa dipengaruhi oleh kedekatan kepada pengambil keputusan, maka yang sedang kita bangun bukan sistem perlindungan sosial. Kita sedang membangun proyek kependudukan yang rentan terhadap patronase, dan itu jauh lebih berbahaya, kemiskinan jangan sampai menjadi komoditas. Kemiskinan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada angka pendapatan. Karena berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, kepemilikan aset, kualitas tempat tinggal, kemampuan menghadapi risiko, hingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.