Di Antara Amanah dan Politik: Membaca Sikap SDK dalam Pengisian Wakil Gubernur Sulbar

SDK dikenal sebagai politisi yang relatif pragmatis, terukur, dan kuat dalam membangun koalisi. Justru karena karakter politik semacam itu, publik berhak berharap bahwa ia tidak hanya piawai memenangkan kontestasi, tetapi juga piawai merawat utang moral politik kepada orang yang pernah menjadi pasangan perjuangannya.

Sebab ada perbedaan besar antara politik yang legal dan politik yang patut.

Sesuatu bisa saja tidak melanggar undang-undang, tetapi belum tentu mencerminkan kebijaksanaan seorang pemimpin.

Dan inilah pertanyaan paling tajam untuk SDK:

Jika ada jalan yang sah menurut aturan, tidak bertentangan dengan hukum, tidak memaksakan kehendak, dan sekaligus dapat menjadi bentuk penghormatan kepada almarhum Salim S. Mengga serta menjaga perasaan keluarganya—mengapa jalan itu tidak ditempuh?

Jangan sampai sejarah kelak mencatat bahwa setelah Salim Mengga memberikan seluruh daya politiknya untuk memenangkan pasangan SDK-JSM, ketika ia telah tiada, politik justru berjalan seolah-olah tidak pernah ada Salim di dalamnya.

Penghargaan kepada seorang pejuang politik bukan hanya karangan bunga, piagam atau pidato belasungkawa.

Kadang-kadang penghargaan terbesar adalah kesediaan seorang pemimpin menjaga kehormatan orang yang pernah berdiri di sampingnya ketika kemenangan belum menjadi milik mereka.

Sulbar tidak hanya membutuhkan Wakil Gubernur.

Sulbar membutuhkan politik yang memiliki ingatan, kekuasaan yang memiliki etika, dan pemimpin yang mampu membedakan antara apa yang boleh dilakukan dengan apa yang seharusnya dilakukan.