Oleh: Abdul Watif Waris | Makassar, 24 Agustus 2026
Sudah lebih tujuh bulan jabatan Wakil Gubernur Sulbar kosong, terhitung sejak 31 Januari 2026. Rapat koalisi 21 Agustus berakhir perpecahan, dan konferensi pers NasDem 23 Agustus semakin mempertegas kebuntuan. NasDem menyatakan tetap berkoalisi namun menolak hasil penetapan dua nama calon yang dilakukan tanpa kehadirannya — seolah ingin memaksakan voting mayoritas untuk mengesampingkan suara partai mitra. Mereka akan mengirim surat keberatan resmi dan mengajukan calon sendiri — Fatmawati Salim.
Di balik persoalan ini, ada asas hukum paling dasar yang terabaikan: Pacta Sunt Servanda — perjanjian yang sah wajib ditaati dengan itikad baik, tidak boleh diubah atau dilanggar sepihak. Menggunakan voting mayoritas sebagai alat untuk memotong musyawarah dan mengabaikan hak partai lain, justru melanggar semangat koalisi itu sendiri. Apalagi jika terjebak dalam praktik voting paksa yang dipaksakan tanpa kehadiran pihak yang berhak — hal itu bukan hanya melanggar prosedur, melainkan meruntuhkan kepercayaan politik yang menjadi fondasi pemerintahan ini.
UU No.10/2016 Pasal 176 menegaskan usulan Wagub harus berasal dari gabungan partai pengusung yang disepakati bersama. Frasa “disepakati bersama” bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan pacta sunt servanda: semua pihak yang terikat perjanjian berhak bersuara dan menyetujui — bukan dikalahkan melalui voting mayoritas yang dipaksakan sepihak. Tanpa persetujuan NasDem, usulan itu bukan hanya cacat prosedural, tetapi juga melanggar asas hukum paling mendasar. Jika nanti dipaksakan masuk ke DPRD tanpa kesepakatan utuh, bisa jadi itu adalah voting paksa yang berujung pada penolakan dan kegagalan proses.
Kini Gubernur SDK dihadapkan pada dua jalur usulan yang saling bertentangan. Jika dipaksakan melalui voting mayoritas tanpa kehadiran NasDem, DPRD berhak menolak. Jika ditunda, waktu terus berjalan — batas 18 bulan terhitung sejak 31 Januari 2026 terus bergerak — dan pintu pengisian bisa tertutup hingga 2030.
Satu-satunya jalan keluar yang sah secara hukum dan politik: mengusulkan dua nama — Syamsul Samad dan Fatmawati Salim — lalu biarkan DPRD yang memilih secara demokratis tanpa paksaan.
Pacta sunt servanda bukan sekadar istilah hukum. Itu adalah janji politik yang harus ditepati. Voting mayoritas tidak boleh menggantikan musyawarah, dan voting paksa hanya akan melahirkan kemenangan yang rapuh. Jika janji koalisi bisa dilanggar sepihak, maka kepercayaan rakyatlah yang dirugikan. Taweq.
*Penulis adalah Pendiri Tabloid Mandar Pos, media Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
: redaksi@mandarnesia.com
