Di Antara Amanah dan Politik: Membaca Sikap SDK dalam Pengisian Wakil Gubernur Sulbar

Penulis: Safardy Bora

Ada sesuatu yang terasa ganjil dalam dinamika pengisian kursi Wakil Gubernur Sulawesi Barat hari ini. Bukan semata karena nama-nama kandidat mulai mengerucut, tetapi karena proses itu seakan perlahan menjauh dari satu pertanyaan mendasar: bagaimana seorang gubernur memperlakukan jejak politik dan jasa orang yang dahulu berdiri di sampingnya ketika memenangkan mandat rakyat?

Salim S. Mengga bukan sekadar wakil gubernur yang kemudian wafat. Ia adalah pasangan politik Suhardi Duka—SDK—dalam Pilkada 2024. Keduanya memperoleh 337.512 suara atau 46,18 persen, sebuah mandat elektoral yang secara politik sangat signifikan. Di Polewali Mandar, kantong suara terbesar Sulbar, pasangan SDK-JSM bahkan memperoleh 105.705 suara.

Angka-angka itu memang tidak boleh diterjemahkan secara sederhana menjadi “hak waris jabatan”. Demokrasi bukan kerajaan yang mengenal pewarisan kekuasaan.

Tetapi demokrasi juga tidak boleh kehilangan ingatan moral.

Salim Mengga datang dengan pengalaman panjang sebagai perwira tinggi TNI dan politisi nasional. Ia bukan figur yang muncul sehari sebelum pemilihan. Ia membawa reputasi, jaringan, pengalaman dan terutama basis sosial-politik yang ikut menopang kemenangan SDK-JSM. Ia wafat ketika usia pemerintahan baru berjalan kurang dari setahun. Kursi yang ia tinggalkan kini menjadi objek kontestasi politik.

Di sinilah posisi SDK layak dibaca secara kritis.

Apakah penghormatan kepada Salim Mengga cukup berhenti pada ucapan belasungkawa dan penghargaan seremonial?

Ataukah seorang pemimpin juga harus memiliki keberanian politik untuk mencari jalan yang paling elegan guna menjaga kehormatan pasangan politiknya?

Fatmawati Salim memang tidak otomatis memiliki hak hukum untuk menggantikan suaminya. Itu harus ditegaskan. Pengisian Wagub tetap harus tunduk pada hukum dan mekanisme politik yang berlaku.

Namun pertanyaan publik berbeda: jika terdapat ruang hukum dan politik yang memungkinkan Fatmawati Salim masuk dalam proses secara sah, mengapa ruang itu tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh?

Terlebih, dinamika terbaru menunjukkan Partai NasDem telah merekomendasikan Fatmawati Salim, sementara rapat koalisi kemudian menetapkan Syamsul Samad dan Abdul Latif sebagai dua nama usulan setelah NasDem memilih walk out.

Di titik ini, karakter politik SDK patut dipertanyakan—bukan dalam arti menyerang pribadinya, tetapi membaca gaya politiknya sebagai seorang pemimpin.