Realitas sosiologis menunjukkan bahwa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, telah bermutasi menjadi sebuah “Negeri Festival.” Setiap jengkal tanah memiliki perayaan; setiap pergantian musim melahirkan karnaval. Di Sulawesi Barat, kita menyaksikan parade kebudayaan yang luar biasa kaya: Festival Kuda Menari (Sayyang Pattu’du), Sandeq Race yang menegaskan keandalan maritim, Festival Tomalolo Tomakappa, festival santri, parade kendaraan klasik, hingga perayaan hari kemerdekaan yang menelan biaya fantastis.
Secara ekonomi dan pariwisata, fenomena ini tentu memiliki eksternalitas positif. Festival-festival ini memutar roda ekonomi lokal, menggalang modal sosial, dan melestarikan kekayaan estetika nusantara agar tidak punah ditelan arus globalisasi. Namun, problem mendasarnya terletak pada kemiskinan kita dalam menerjemahkan festival-festival tersebut ke dalam ranah substantif. Kita mengalami defisit makna. Kita terjebak dalam kegiatan yang bersifat teatrikal, artifisial, dan formalistik, namun sangat miskin dalam melakukan kontekstualisasi nilai.
Perayaan keagamaan hari ini kerap kali megah secara materi namun keropos secara spiritual. Kita menyaksikan sebuah paradoks sosial yang telanjang: ribuan orang berkumpul merayakan simbol agama dengan biaya ratusan juta rupiah, namun setelah selebrasi itu usai, egoisme kelompok tetap mengeras, korupsi tetap berjalan, dan kesalehan sosial tidak beranjak dari titik nadir. Kita mendapatkan kepuasan visual dan kepuasan material sesaat, namun moralitas publik kita tetap stagnan, atau bahkan mengalami kemerosotan.
Salah satu ancaman terbesar dari pergeseran nilai ini adalah masuknya nalar kapitalistik dan prestise sosial ke dalam ritus suci. Sayyang Pattu’du, yang sejatinya merupakan instrumen apresiasi mulia bagi anak-anak yang berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an agar mereka mencintai kitab sucinya, kini rentan bergeser menjadi panggung pamer status sosial (conspicuous consumption). Keluarga-keluarga terjebak dalam pusaran gengsi untuk menyewa kuda terbaik, pakaian paling mewah, dan musik pengiring paling riuh, bahkan terkadang dengan memaksakan kemampuan finansial yang di luar batas.
Ketika nilai instrumental (seperti kemewahan acara dan pujian penonton) lebih mendatangkan kebanggaan ketimbang nilai prinsipil (seperti pemahaman anak terhadap ayat-ayat Al-Qur’an), di situlah distorsi nilai mencapai puncaknya. Niat baik yang awalnya luhur didekonstruksi oleh syahwat selebrasi. Hal ini terjadi hampir di seluruh lini kehidupan kita, di mana agama sering kali ditarik ke permukaan hanya sebagai komoditas tontonan, bukan tuntunan.
Kita tidak boleh membiarkan diri kita bernasib tragis seperti para musafir dalam cerita Prof. Komaruddin Hidayat—menjadi rombongan yang gagal mencapai Baitullah karena terlena oleh tepuk tangan festival unta. Kita harus berani melakukan refleksi radikal atas cara kita beragama dan berbudaya. Merayakan kebudayaan adalah hal yang sah bahkan dianjurkan sebagai bentuk syukur atas anugerah peradaban, namun mendegradasi nilai agama demi kepentingan festival adalah sebuah kekeliruan epistemologis yang fatal.
Sudah saatnya masyarakat Mandar, dan bangsa Indonesia secara luas, melakukan reorientasi kultural. Pesta pora formalitas harus mulai dikurangi intensitasnya, dan energi bangsa ini harus dialihkan untuk memperkuat fondasi moral, etika kerja, penegakan keadilan, dan pendidikan karakter. Jangan sampai kelak kita dikenal oleh sejarah bukan sebagai bangsa yang berakhlak mulia, melainkan hanya sebagai “Negeri Festival” yang riuh di permukaan, namun sunyi di dalam jiwa.
(Bumi Pambusuang, Agustus 2026)
: redaksi@mandarnesia.com
