Soal Anies-Cak Imin, Nasdem dan PKB Sulbar Menunggu Kepastian Koalisi

Laporan: Redaksi

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

MAMUJU, mandarnesia.com — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh (AAS) belum menerima perintah resmi dari DPP terkait pendamping Anies Rasyid Baswedan di Pemilu Tahun 2024. Meskipun kabar Anies berpasangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar beredar masif di media massa.

“Sebenarnya belum bisa saya beri tanggapan, karena DPP belum merilis secara Nasional kepada DPW kejajaran partai. Kalau ini masih dalam sebatas wacana dalam berdemokrasi, dengan kata lain, dinamika masih sebatas itu,” kata AAS kepada mandarnesia.com, Jumat (1/9/2023) malam.

Namun, jika Anies-Muhaimin sudah menjadi keputusan partai, sambung AAS, sekalinya lagi kalau sudah keputusan partai, apalagi kalau melalui gerbong Koalisi Perubahan dalam arti kata apakah masih utuh seperti kemarin 3 partai, Partai Demokrat, PKS dan Nasdem atau akan berkurang. Karena dinamika politik terkini, internal Partai NasDem tetap solid.

“Apakah calon wakil presiden yang menghiasi media sosial, yaitu Muhaimin Iskandar atau akan ada perubahan lagi, bagi kami tidak ada masalah,” katanya.

Ia pun menegaskan, tidak ada kesulitan memenangkan Anies-Muhaimin di Sulawesi Barat jika Partai Demokrat keluar dari koalisi. Sulawesi Barat disebutnya tidak didominasi oleh salah satu partai saja. “Saya kira ini dinamika demokrasi yang paling berkembang. Saya memiliki pengalaman di Sulawesi Barat.”

Secara terpisah, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kiai Syibli Sahabuddin yang dikonfirmasi via WhatsApp, mengatakan belum ada deklarasi (Anies-Muhaimin).

Namun jika Anies-Muhaimin berpasangan dalam Pilpres Tahun 2024, Kiai Syibli menyampaikan, konsolidasi dan menjaga soliditas untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 dilakukan masif seluruh instrumen partai.

“Gak ada urusan dengan siapa Capres dan Cawapres. Karena siapapun yang diusung PKB, maka wajib hukumnya untuk diperjuangkan dan dimenangkan,”¬†tutupnya.¬†(*)