Perlu Pendalaman Program Prioritas Pemerintah Tentang RKPD

MAKASSAR,mandarnesia.com–Pimpinan dan Anggotta DPRD Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja
dalam rangka Konsultasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2020 pada Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah FEB UNHAS di Makassar.

Peserta yang hadir terdiri dari sejumlah Pimpinan dan anggota DPRD Sulbar serta anggota Tim Pakar DPRD Sulbar, yakni DR. Agussalim, DR. Mursalim Nohong, Prof. DR. Ir. Akbar Tahir, dan Ketua Pusat Pengembangan Keuangan Ekonomi Daerah FEB Unhas DR. Syamsuddin, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sulbar.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan gambaran terkait LKPJ Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2020. Dengan adanya Pertemuan tersebut diharapkan akan membawa manfaat terhadap fungsi pengawasan oleh lembaga DPRD.

Diskusi Pimpinan dan Anggota DPRD bersama Tim Pakar DPRD Sulawesi Barat mendapatkan beberapa saran dan masukan yang disampaikan oleh masing-masing Tim Pakar DPRD salah satunya dari DR. Mursalim Nohong. Ia menyampaikan bahwa perlu adanya pendalaman terkait program prioritas pemerintah terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Karena RKPD menyajikan formulasi rencana, dan kemudian hasil evaluasi atas rencana tersebut dimuat dalam LKPJ dan dalam muatan LKPJ perlu memuat tentang urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan penugasan.

Selain itu, sasaran yang terpenting dalam LKPJ Gubernur salah satunya adalah mengungkapkan keberhasilan yang telah dicapai terkait dengan keberhasilan pembangunan daerah, terutama pada level sasaran pembangunan daerah dan perlunya dicantumkan tentang Indikator Kinerja Utama pembangunan daerah.

Selaku Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Abdul Halim, berharap bahwa Pertemuan yang dilaksanakan bersama Tim Pakar DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Konsultasi tentang LKPJ Gubernur Tahun 2020 diharapkan akan membawa manfaat terhadap fungsi pengawasan oleh lembaga DPRD dalam mengawal Jalannya Proses Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan berharap bahwa Pertemuan ini akan dapat ditindaklanjuti bersama melalui pembahasan di DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulawesi Barat.

“Dimana diharapkan pula terus terbangun koordinasi yang baik antara pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat,” harapnya. (rls)