Membaca Kans Ajbar Menuju Senayan

AJBAR Abdul Kadir, berubah haluan. Aktivis HMI ini telah diajukan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, ke Komisi Pemilihan Umum daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Barat. Ajbar saat ini masih aktif sebagai Anggota DPD RI.

Di Pemilu Tahun 2024, Ajbar bakal bertarung dengan politisi-politisi beken asal Sulbar, yang juga maju di DPR RI. Empat incumbent, Ratih Megasari Singkarru, Suhardi Duka, Arwan Aras dan Pimpinan Partai Gerindra Andi Ruskati Ali Baal Masdar. Termasuk punggawa partainya di PAN, Ramlan Badawi. Ajbar sendiri yang meminta nomor urut dua, di bawah Ramlan.

Ajbar mengatakan, Ramlan, Mukhtar Belo dan Eka akan saling mendukung dalam meraih suara di Pemilu Tahun 2024. “Ramlan bukan lawan tanding, tapi kawan tanding.” PAN juga mengajukan Muhtar Belo dan Eka.

Sejak berkarir di dunia politik, Ajbar selalu memiliki peluang menjanjikan. Ajbar terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode Tahun 2009-2014 melalui PBR, kemudian periode kedua, Ajbar kembali terpilih melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Ajbar kemudian maju dan terpilih di DPD periode Tahun 2019-2024, bersama Almalik Pababari, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, dan senator muda Andri Putra Singkarru.

Ajbar optimis, akan bisa bercokol di kursi DPR RI. Sama seperti saat ia maju di DPD RI. “Jujur saya maju di DPD dulu, tidak ada yang menghitung Ajbar. Tetapi ikhtiar saya, kerja dan doa tentu punya strategi. Bagi saya, tidak akan buka strateginya, tapi mimpi saya ada satu kursi untuk PAN.”

Gagasan besar Ajbar maju di DPR RI, agar bisa menyiapkan regulasi, agar uang yang banyak di Jakarta, bisa ditransfer ke daerah. “Catatan besarnya, uang itu bisa ditransfer kalau disiapkan kantong besarnya. Kantong duitnya tentu regulasi, kalau di Jakarta tentu undangan-undang.”

Ia mengungkapkan, ada Rp3000 triliun lebih APBN Tahun 2023. Transfer daerah, hanya Rp800 triliun lebih. Artinya, masih ada dana yang melekat pada kementerian dan lembaga. Sehingga masih memungkinkan bisa ditransfer ke daerah.

“Menurut saya, kemajuan daerah ini ditentukan maju tidaknya desa dan kelurahan. Uang besar itu harus di-support untuk desa dan kelurahan. Karena begitu desa dan kelurahan maju, insya Allah republik ini akan maju,” tutupnya. (ss/*)