Hatta: Benahi OPD, Akmal Sebut Tidak Ada Dusta Diantara Kita

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada Pejabat Gubernur Akmal Malik untuk membenahi tata kelola pemerintahan terlebih dahulu.

Mengutip hasil survei internal KPK yang disampaikan anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang dalam pengelolaan SDM, tata kelola pemerintahan sangat fatal.

“Kita dapatkan bahwa 58 persen karena faktor kedekatan, 57 persen karena keluarga, 40 persen itu karena almamater, ini nepotisme dalam pengelolaan SDM,” kata Hatta dalam pertemuan dengan Pj. Gubernur yang juga dihadiri Sekprov Muhammad Idris DP dan anggota DPRD lainnya di gedung DPRD, Rabu (18/5/2022).

Hatta menegaskan, data yang disebar, tidak ada kepentingan yang spesifik, tapi murni bagaimana membangkitkan Sulbar untuk menjadi terdepan di Indonesia.

“Karena ini sangat berat, walaupun pak gubernur punya ide, tapi kalau dalam internal OPD yang menjalankan, apa yang menjadi rancangan wacana pembangun daerah yang sudah disepakati untuk dijalankan dalam bentuk RKPD,” jelasnya.

Politisi Partai Nasdem ini berharap Gubernur melakukan asesmen kembali OPD, jika perlu Inspektorat diturunkan untuk melakukan audit kinerja terhadap OPD.

“Apakah layak atau tidak, itu harus kita benahi, sebelum mimpi itu dijalankan atau diwujudkan,” tutup Hatta.

Sementara itu Akmal mengatakan, harus ada data yang sama. Sehingga nanti OPD, SKPD, ketika mereka mengeksekusi terhadap program-program bisa lebih tepat sasaran.

“Itu mengapa kita katakan, kita satukan dulu datanya, jangan-jangan data yang dimiliki oleh masing-masing bukan cuman sinkron. Detail data juga, karena data yang tidak detail, tidak presisi, itu bisa menimbulkan multitafsir,” jelas Akmal kepada wartawan usai pertemuan.

Sehingga kata Akmal, “Biar tidak ada dusta di antara kita. Semua mengawasi, teman-teman media juga mengawasi. (wm/*)