Belanja Online Bisa Membawa Kematian

Kemudahan membeli obat di internet menyimpan risiko besar: obat palsu yang dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian.

 

Oleh: Yusi Anggriani dan Stanley Saputra (Universitas Pancasila)

Kemudahan Belanja Online dan Ancaman Obat Palsu

Berbelanja secara daring memberikan kemudahan dan kecepatan. Namun sering kali ketika pesanan tiba, ukuran atau warna barang tidak sesuai dengan harapan. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan menerima produk palsu yang mengaku sebagai merek resmi.

Situasi ini mungkin sekadar menjengkelkan jika menyangkut pakaian atau sepatu. Tetapi jika yang dibeli adalah obat-obatan, risiko yang muncul bisa jauh lebih serius. Obat palsu atau berkualitas rendah tidak hanya gagal menyembuhkan penyakit, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Perdagangan obat melalui platform daring saat ini berkembang pesat di Indonesia. Berbagai aplikasi kesehatan dan apotek digital menawarkan kemudahan membeli obat dari rumah dengan berbagai pilihan harga.

Sebagian layanan tersebut memang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, masyarakat juga merasa terbantu karena dapat menghindari antrean panjang dan prosedur administratif yang sering dianggap rumit di fasilitas kesehatan.

Banyak Apotek Online Beroperasi Tanpa Izin

Pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan aturan untuk mengawasi apotek daring dan melindungi masyarakat dari peredaran obat palsu.

Namun kenyataannya, dari ribuan apotek yang beroperasi secara online, hanya sekitar 12 yang memiliki izin resmi. Sisanya beroperasi secara ilegal dan berpotensi menjual obat palsu.

Ironisnya, tidak satu pun apotek yang beroperasi di platform e-commerce besar tercatat dalam daftar resmi kementerian, meskipun banyak di antaranya menampilkan label “toko resmi” atau telah diverifikasi oleh platform tersebut.

Upaya pengawasan dari pemerintah maupun platform digital masih belum sepenuhnya berhasil. Penjual yang tidak bertanggung jawab sering kali mampu memanipulasi sistem untuk menghindari larangan.

Industri Obat Palsu Bernilai Ratusan Triliun Rupiah

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perdagangan obat palsu di negara-negara berpenghasilan menengah mencapai sekitar Rp470 triliun (US$31 miliar).

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan besarnya masalah ini. Pada Januari 2022, tiga pria ditangkap di Bogor karena memproduksi obat etikal palsu di sebuah bengkel otomotif. Sementara pada 2020, dua pria ditangkap di Mataram setelah membeli obat palsu secara online dari Jakarta dan diduga akan menjualnya kembali.

Pada masa awal pandemi COVID-19, kepanikan masyarakat juga memicu lonjakan pembelian obat antimalaria yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Jumlah pasti obat palsu yang beredar di pasar online memang belum diketahui, tetapi risiko yang dihadapi masyarakat sangat tinggi.

Dampak Fatal bagi Kesehatan

Obat palsu biasanya meniru kemasan produk asli, tetapi kandungannya tidak sesuai standar. Dampaknya bisa sangat berbahaya.

Obat yang tidak memiliki kandungan aktif yang cukup dapat:

• memperpanjang penyakit
• menyebabkan komplikasi
• memicu resistensi antibiotik
• bahkan berujung pada kematian

Sebagai contoh, obat antimikroba berkualitas rendah dapat meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Jika resistensi terjadi, pasien membutuhkan antibiotik yang lebih kuat, dan dalam beberapa kasus infeksi menjadi tidak dapat diobati.

Pada tahun 2017, obat antimalaria palsu diperkirakan menyebabkan 64.000 hingga 158.000 kematian di wilayah Afrika sub-Sahara.

Beban Ekonomi bagi Sistem Kesehatan

Selain membahayakan kesehatan masyarakat, obat palsu juga menimbulkan beban ekonomi besar.

Biaya tambahan untuk menangani kasus malaria akibat obat palsu di Afrika sub-Sahara diperkirakan mencapai US$21,4 juta hingga US$52,4 juta per tahun.

Di Indonesia sendiri, program jaminan kesehatan nasional menghadapi defisit hingga Rp51 triliun. Salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan sistem ini adalah menekan anggaran obat.

Namun penelitian dari Universitas Brawijaya dan The George Institute menunjukkan bahwa program jaminan kesehatan universal seperti BPJS Kesehatan tetap mampu menyediakan obat yang berkualitas.

Bahaya Juga Bisa Terjadi di Jalur Resmi

Meski jalur resmi lebih aman, risiko tetap ada jika pengawasan lemah.

Pada tahun 2019, BPOM mengungkap kasus distributor farmasi yang mengemas ulang obat generik kedaluwarsa ke dalam kemasan baru lalu menjualnya ke 197 toko obat dengan harga lebih tinggi.

Kasus lain yang menggemparkan terjadi pada 2016 ketika investigasi kematian seorang bayi mengungkap sindikat vaksin palsu yang telah beroperasi lebih dari satu dekade. Sindikat tersebut mendistribusikan vaksin palsu ke 47 rumah sakit dan klinik swasta.

Pilih Jalur Aman untuk Mendapatkan Obat

Motif utama para pelaku perdagangan obat palsu adalah keuntungan besar. Sementara bagi konsumen, alasan utama membeli obat dari jalur tidak resmi biasanya karena harga yang lebih murah.

Padahal, meskipun obat palsu dapat ditemukan di mana saja, mendapatkan obat dari fasilitas kesehatan resmi seperti klinik atau rumah sakit tetap jauh lebih aman dibanding membeli secara daring dari sumber yang tidak jelas.

Melalui program BPJS Kesehatan, pasien umumnya dapat memastikan bahwa obat yang mereka terima telah melalui pengawasan yang memadai.

Antrean panjang di puskesmas mungkin terasa melelahkan, tetapi waktu tersebut sebanding dengan jaminan mendapatkan obat yang aman dan asli.

Tentang Penulis

Yusi Anggriani adalah dosen Kesehatan Masyarakat di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta. Ia memimpin proyek Sistem Pelacakan Obat Berisiko (STARmeds) dengan fokus penelitian pada farmakoekonomi dan kesehatan masyarakat.

Stanley Saputra adalah Manajer Keterlibatan untuk studi STARmeds.

STARmeds merupakan proyek penelitian kolaboratif antara Universitas Pancasila (Indonesia), Imperial College London (Inggris), dan Erasmus University (Belanda). Penelitian ini didukung oleh National Institute for Health Research Inggris.

Tulisan ini diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info.