Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Bawaslu Sulbar Rilis Indeks Kerawanan Pemilu, Ini Hasilnya

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesua.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat merilis hasil pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) Pilkada Tahun 2020 Bulan Juni dan September Tahun 2020.

Ringkasan atas hasil pemutakhiran IKP Pilkada 2020 untuk Provinsi Sulawesi Barat yang dirilis pada tanggal 22 September 2020 oleh Bawaslu di setiap kabupaten. Skor IKP Pilkada 2020 di Sulawesi Barat tertinggi adalah Kabupaten Mamuju yakni 64,50, disusul Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah dan terendah di Kabupaten Majene yakni 47,35.

Skor IKP Kabupaten Mamuju pada Bulan September ini merupakan peringkat tertinggi ke 6 seindonesia. sebelumnya pada Bulan Juni Mamuju merupakan kabupaten peringkat tertinggi atau paling rawan seindonesia.

Berikut skor indeks kerawana di setiap kabupate. Kabupaten Mamuju 64.50 dengan lepel 6, Pasangkayu 57.44 level 5, Mamuju Tengah 55.05 level 4, dan Kabupaten Majene 47.35 level 3.

Skor IPK di atas disusun berdasarkan pada empat dimensi dengan metodologi ilmiah berdasarkan aspek-aspek dan ditopang oleh indikator. Keempat dimensi tersebut ialah konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan pjartisipasi. Jika diamati secara longitudinal, skor setiap kabupaten dinamis sejak pertama kali dirilis pada Bulan Februari 2020.

Nilai skor IKP Kabupaten Mamuju, Pasangkayu dan Mamuju tengah dalam diagram terlihat menurun. Kabupaten Mamuju dari sebelumnya 78,01 pada Bulan Februari 2020 menjadi 64,50 pada Bulan September 2020. Skor IKP yang cenderung menurun seiring berjalannya tahapan menunjukkan kinerja maksimal pengawas pemilu dan seluruh stakeholder pemilu dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan yang telah dipetakan.

Skor dimensi konteks sosial politik dalam IKP Pilkada 2020. Jika dilihat lebih jauh pada masing-masing dimensi, maka Kabupaten Mamuju masih merupakan daerah rawan tertinggi di Sulawesi Barat untuk dimensi konteks sosial politik dengan skor IKP senilai 74,53. Angka ini merupakan rawan tertinggi ketiga untuk dimensi konteks sosial politik seindonesia.

Skor dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil dalam IKP Pilkada 2020. Untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, Kabupaten Mamuju masih merupakan daerah rawan tertinggi di Sulawesi Barat. Untuk dimensi ini, skor IKP Kabupaten Mamuju senilai 62,71. Angka ini merupakan rawan tertinggi peringkat 10 untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil seidonesia.

Skor dimensi kontestasi dalam IKP Pilkada 2020, Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah rawan tertinggi di Sulawesi Barat. Untuk dimensi ini, skor IKP Kabupaten Pasangkayu senilai 43,53. Meski tertinggi, angka ini merupakan rawan rendah.

Untuk dimensi pertisipasi politik, Kabupaten Mamuju merupakan daerah rawan tertinggi di Sulawesi Barat. Untuk dimensi ini, skor IKP Kabupaten Mamuju senilai 87,72. Angka ini merupakan rawan tertinggi peringkat kedua dibanding kabupaten lain di Indonesia.

Bawaslu juga memetakan isu-isu strategis yang mempengaruhi pemilihan. Gangguan kemanan, pandemi Covid-19, netralitas ASN, maladministras anggaran daerah, hak pilih, infrastruktur, jaringan internet daerah, materi, kampanye, politik uang.

Jika melihat isu-isu strategis yang telah dipetakan, maka Kabupaten Mamuju sangat rawan pada empat isu yakni, gangguan keamanan, pandemi Covid-19, netralitas ASN dan infrastruktur jaringan internet daerah.

Kabupaten Pasangkayu sangat rawan pada empat isu yakni gangguan keamanan, netralitas ASN, hak pilih dan infrastruktur jaringan internet daerah. Kabupaten Mamuju Tengah rawan pada empat isu yakni gangguan keamanan, netralitas ASN, infrastruktur jaringan internet daerah dan materi kampanye. Sementara kabupaten Majene sangat rawan pada isu netralitas ASN dan rawan pada isu infrastruktur jaringan internet daerah.

Bawaslu merekomendasi, penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, dan pemilih selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan kampanye.

Penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, satuan tugas berkoordinasi secara berkelanjutan dalam keterbukaan informasi terkait pelaksanaan tahapan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di setiap daerah.

Koordinasi kepolisian dan gugus tugas penanggunalangan Covid-19 setempat dalam penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan.
Organisasi kemasyaratakan, organisasi kepemudaan, Kesbangpol dan FKUB melakukan pencegahan dan penindakan terhadap konten-konten kampanye langsung dan tidak langsung yang bermuatan SARA, hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam dan terjadinya politik uang dalam masa kampanye.

Koordinasi penyelenggara pemilihan, BNPB dan kepolisian dalam melakukan mitigasi bencana alam dan mencegah gangguan keamanan (kekerasan, intimidasi dan kerusuhan) dalam penyelenggaraan kampanye. Koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah (Dukcapil) dalam memastikan manajemen data pemilih dilakukan secara berkelanjutan.

Menguatkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu. Menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran daerah baik secara umum dan anggaran khusus penanggulangan Covid-19.

Rilis Bawaslu Sulbar.

Foto: Proses pendaftaran bakal calon di Kantor KPU Mamuju

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: