Seseorang boleh bersabar ketika sedang berjuang keluar dari kemiskinan, tetapi ia tidak harus menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang tidak boleh diatasi. Masyarakat boleh bersabar menghadapi proses perbaikan pelayanan publik, tetapi tetap berhak menuntut pelayanan yang bermutu. Rakyat boleh bersabar menunggu hasil pembangunan, tetapi kesabaran itu tidak menghapus kewajiban penyelenggara negara untuk menjelaskan penggunaan anggaran dan mempertanggungjawabkan kebijakan.
Di sinilah kita membedakan sabar dari pasrah yang kehilangan daya kritis. Sabar adalah keteguhan dalam menghadapi masalah; membiarkan masalah terus berlangsung bukanlah satu-satunya bentuk kesabaran. Ada saatnya kesabaran diwujudkan dengan bertahan, ada saatnya dengan memperbaiki, dan ada saatnya dengan mengatakan bahwa sesuatu memang tidak benar.
Al-Qur’an dalam Surah Al-‘Ashr menghubungkan iman dan amal saleh dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Susunan makna ini memberi pelajaran penting: kesabaran tidak berdiri sendirian. Ia berjalan bersama kebenaran, tanggung jawab, dan tindakan yang membawa kebaikan.
Sabar tanpa kebenaran berisiko menjadi pembiaran. Kesadaran tanpa kesabaran berisiko menjadi kemarahan. Keduanya perlu dipertemukan agar kritik tidak kehilangan akhlak dan ketabahan tidak kehilangan arah.
Persoalan menjadi serius ketika kata sabar digunakan untuk membungkam pertanyaan yang sah. Kritik dianggap tidak tahu berterima kasih, tuntutan keadilan dinilai tidak sabar, dan warga yang meminta penjelasan dicap sebagai pembuat kegaduhan. Dalam keadaan seperti itu, bahasa moral dapat kehilangan fungsi pencerahannya dan berubah menjadi alat untuk mempertahankan kenyamanan pihak tertentu.
Tentu, tidak setiap kritik benar dan tidak setiap kekecewaan membuktikan adanya ketidakadilan. Tuduhan tetap membutuhkan bukti, kebijakan harus dinilai dengan data, dan perbedaan pendapat perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sah. Namun, prinsip yang sama juga berlaku bagi pemegang kekuasaan: jabatan tidak membuat seseorang kebal dari pertanyaan, dan keberhasilan tidak menghapus kebutuhan untuk diawasi.
Kesabaran masyarakat tidak boleh dijadikan ukuran keberhasilan pemerintahan. Masyarakat yang tenang belum tentu sejahtera, sebagaimana masyarakat yang menyampaikan kritik belum tentu tidak bersyukur. Yang lebih penting ialah apakah persoalan mereka didengar, apakah keputusan dibuat secara adil, dan apakah ada perbaikan yang dapat dirasakan.
Karena itu, kita memerlukan ruang dialog yang sehat, keterbukaan informasi anggaran, pengawasan publik yang efektif, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kritik harus disampaikan tanpa fitnah dan kekerasan, sementara kekuasaan harus menjawab kritik dengan transparansi dan kinerja, bukan dengan meminta masyarakat terus bersabar.
Kesadaran dan kesabaran akan kehilangan maknanya apabila berhenti sebagai percakapan. Keduanya perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang konkret dan realistis.
Pertama, masyarakat perlu membiasakan diri membaca data resmi, memeriksa sumber informasi, dan membedakan fakta dari dugaan.
Kedua, pemerintah perlu membuka ruang pengawasan yang mudah diakses, menjelaskan penggunaan anggaran dengan bahasa yang dapat dipahami publik, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti.
Ketiga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, dan tokoh agama perlu membangun budaya kritis yang santun: berani mengoreksi tanpa merendahkan, berani membela yang lemah tanpa menyebarkan kebencian.
: redaksi@mandarnesia.com
