Sementara itu, Gini Ratio Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025. Penurunan ini menunjukkan perbaikan distribusi pengeluaran, tetapi belum berarti ketimpangan telah selesai. Bahkan, menurut BPS, pangsa pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah baru mencapai 19,28 persen. Data tersebut tidak membuktikan bahwa kekayaan alam hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi cukup menjadi alasan untuk terus menguji seberapa luas manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Inilah pentingnya kesadaran. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan, tetapi juga tidak boleh menggunakan angka pertumbuhan untuk menutupi persoalan yang masih ada. Mengakui keberhasilan adalah sikap objektif; mengoreksi kekurangan adalah tanggung jawab. Keduanya bukan musuh pemerintah ataupun masyarakat, melainkan bagian dari kedewasaan sebuah bangsa.
Sadar bukan sekadar mengetahui bahwa sesuatu sedang terjadi. Sadar adalah kemampuan memahami apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, siapa yang terdampak, dan apa yang seharusnya dilakukan. Orang yang sadar tidak berhenti pada keluhan, tetapi berusaha menemukan akar persoalan. Ia tidak mudah terpesona oleh janji, tetapi juga tidak tergesa-gesa menuduh tanpa bukti.
Dalam kehidupan bernegara, kesadaran berarti memahami bahwa sumber daya alam merupakan amanah yang pengelolaannya harus berpihak pada kepentingan umum. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan hiasan konstitusi, melainkan ukuran moral dan politik bagi pengelolaan kekayaan negeri.
Karena itu, masyarakat berhak bertanya: apakah pengelolaan tambang telah memberi manfaat yang sepadan bagi warga di sekitar wilayah tambang? Apakah petani memperoleh bagian yang layak dari nilai tambah hasil pertanian? Apakah kekayaan laut benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan? Apakah anggaran publik telah menghasilkan layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur yang berkualitas?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan provokasi. Itulah bentuk partisipasi warga negara yang sehat. Demokrasi tidak hanya membutuhkan masyarakat yang patuh pada aturan, tetapi juga masyarakat yang memahami haknya, mengawasi kebijakan, serta berani menyampaikan kritik dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesadaran adalah keberanian untuk melihat apa adanya, termasuk kenyataan yang tidak selalu menyenangkan bagi diri sendiri maupun pihak yang sedang berkuasa.
Lalu, di mana letak sabar?
Sabar sering dipahami sebagai kemampuan menahan diri ketika menghadapi kesulitan. Dalam pengertian ini, sabar adalah kekuatan batin untuk tidak menyerah, tidak bertindak gegabah, dan tidak membiarkan emosi menguasai keputusan. Sabar memberi ruang bagi akal untuk bekerja dan hati untuk tetap jernih ketika keadaan belum sesuai harapan.
Namun, ada kekeliruan ketika sabar diterjemahkan sebagai kewajiban untuk menerima semua keadaan tanpa pertanyaan. Kemiskinan dianggap takdir yang tidak boleh dikritik, ketidakadilan diminta untuk ditoleransi, dan penyimpangan seolah harus dibiarkan demi menjaga ketenangan. Padahal, menerima kenyataan tidak sama dengan membenarkan penyebabnya.
: redaksi@mandarnesia.com
