Oleh: Muliadi Saleh | Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran
“Jangan Jadikan Kesabaran sebagai Tameng bagi Kesalahan, Jangan Biarkan Kesadaran Kehilangan Kesantunan”
Ada dua kata yang menentukan bagaimana sebuah bangsa memaknai kenyataan. Kata itu adalah sadar dan sabar. Keduanya sering berjalan beriringan dalam nasihat kehidupan, ajaran agama, dan percakapan sehari-hari. Namun, ketika berhadapan dengan ketimpangan, kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekayaan negara yang belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan, kita perlu bertanya secara jujur: apakah kita sedang mengajarkan kesabaran, atau justru membiasakan masyarakat menerima keadaan yang seharusnya diperbaiki?
Pertanyaan ini bukan ajakan untuk marah, apalagi provokasi untuk melawan tanpa arah. Ini adalah undangan untuk berpikir jernih, membedakan ketabahan menghadapi kesulitan dari kepasrahan terhadap ketidakadilan. Sebab, kesabaran yang kehilangan kesadaran dapat berubah menjadi pembiaran, sedangkan kesadaran yang kehilangan kesabaran dapat berubah menjadi kemarahan tanpa kebijaksanaan.
Di antara keduanya, sebuah bangsa membutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan, keteguhan untuk memperjuangkan perubahan, dan kebijaksanaan untuk menempuh jalan yang benar.
Indonesia bukan negeri yang miskin sumber daya. Tanah yang subur, laut yang luas, hutan tropis, kekayaan mineral, energi, serta keragaman hayati merupakan modal besar untuk membangun kehidupan yang bermartabat. Namun kekayaan alam tidak otomatis menjadi kesejahteraan rakyat. Di antara potensi yang melimpah dan kehidupan masyarakat yang layak, selalu ada persoalan tata kelola, distribusi manfaat, kualitas kebijakan, dan integritas manusia yang mengelolanya.
Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah negara tidak cukup dilihat dari besarnya produk domestik bruto, nilai ekspor, investasi, atau penerimaan negara. Kita juga perlu melihat apakah petani memperoleh harga yang layak, nelayan hidup dengan penghasilan yang memadai, pekerja menerima upah yang pantas, anak-anak memperoleh pendidikan bermutu, dan keluarga miskin memiliki akses terhadap pangan, kesehatan, serta tempat tinggal yang layak.
Kekayaan negara pada hakikatnya bukan sekadar angka yang tersimpan dalam laporan keuangan atau komoditas yang tercatat dalam neraca perdagangan. Kekayaan itu seharusnya menjelma menjadi kehidupan yang lebih baik bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Jika sumber daya bertambah, tetapi sebagian masyarakat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka yang perlu diperiksa bukan hanya besarnya kekayaan, melainkan juga ke mana manfaatnya mengalir dan siapa yang masih tertinggal.
Data resmi memperlihatkan gambaran yang perlu kita baca dengan jernih. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rilis 5 Februari 2026, mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun. Ini merupakan capaian ekonomi yang patut diperhitungkan. Namun, pertumbuhan ekonomi agregat tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah seluruh lapisan masyarakat menikmati pertumbuhan itu secara adil.
Pada sisi lain, BPS mencatat bahwa pada September 2025 terdapat 23,36 juta penduduk miskin atau 8,25 persen dari populasi. Angka ini membaik dibandingkan Maret 2025, ketika jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta orang. Perbaikan tersebut patut diapresiasi, tetapi 23,36 juta manusia bukan sekadar statistik; di balik angka itu ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan pangan, anak yang membutuhkan pendidikan, dan orang tua yang mendambakan kehidupan yang lebih layak.
: redaksi@mandarnesia.com
