KPU Sulbar Dorong PAW Wakil Gubernur Jadi Pembelajaran Pemilihan Mendatang

MANDARNESIA.COM, Mamuju — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat mendorong agar penanganan Penggantian Antarwaktu (PAW) Wakil Gubernur Sulawesi Barat menjadi bahan pembelajaran dalam mempersiapkan tata kelola pemilihan kepala daerah pada masa mendatang.

Hal tersebut mengemuka dalam koordinasi dan konsultasi perwakilan DPRD Sulawesi Barat terkait kelengkapan administrasi pencalonan Wakil Gubernur Sulawesi Barat untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Pertemuan berlangsung di lantai II Kantor KPU Sulawesi Barat dan dihadiri Kepala Bagian Persidangan serta tenaga ahli DPRD Sulawesi Barat.

KPU Sulbar menilai pengalaman dalam proses pengisian jabatan Wakil Gubernur dapat menjadi referensi bagi daerah, terutama apabila wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD nantinya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, setiap mekanisme pemilihan harus tetap mengacu pada dasar hukum yang berlaku.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut, mulai dari penerapan prinsip demokrasi, keabsahan dokumen pengusulan calon, pemenuhan persyaratan calon, hingga mekanisme verifikasi administrasi yang tertib dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, prinsip demokrasi perlu menjadi perhatian dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Pemeriksaan terhadap partai politik yang berwenang mengusulkan calon juga perlu dilakukan secara cermat. Hal ini mencakup penelaahan dokumen pencalonan pada pemilihan sebelumnya, bukti pemenuhan persyaratan pencalonan, serta keabsahan dokumen kepengurusan partai politik.

Selain itu, dokumen pengusulan calon harus memenuhi ketentuan administrasi, termasuk pencantuman identitas calon dan partai politik pengusul, tanda tangan, serta stempel yang dipersyaratkan.

Pada aspek persyaratan calon, pemeriksaan perlu mengacu pada regulasi yang sesuai dengan mekanisme pengisian jabatan yang diterapkan. Ketentuan persyaratan calon, termasuk yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, perlu dikaji berdasarkan relevansi dan kesesuaiannya dengan dasar hukum yang berlaku.

Persiapan pemeriksaan kesehatan calon, penentuan rumah sakit pemeriksa yang memenuhi persyaratan, serta pengisian daftar riwayat hidup secara jujur dan benar juga menjadi bagian penting dalam proses administrasi pencalonan.