Tetapi kepedulian yang tiada henti membutuhkan ukuran yang lebih panjang daripada dua tahun. Setiap bantuan sebaiknya memiliki data penerima, target produktivitas, pendampingan, indikator peningkatan pendapatan, serta evaluasi setelah program berjalan. Dengan cara itu, masyarakat bukan hanya mengetahui berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga dapat melihat berapa keluarga yang kemudian naik kelas, berapa kelompok usaha yang bertahan, berapa petani yang produktivitasnya meningkat, dan berapa anak yang pendidikannya dapat terus berlanjut.
Inilah solusi konkret yang realistis: membangun sistem “bantuan menjadi kemandirian”. Setiap program aspirasi dapat dipasangkan dengan pendampingan minimal satu siklus produksi, akses pasar melalui koperasi atau BUMDes, pencatatan usaha sederhana, serta evaluasi enam dan dua belas bulan. Legislator, pemerintah daerah, kementerian, perguruan tinggi, penyuluh, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat dapat duduk dalam satu meja agar bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Untuk pertanian, misalnya, bantuan bibit kakao jangan berhenti pada pembagian bibit. Ia dapat dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan, rehabilitasi tanaman, penguatan kelembagaan petani, pengolahan pascapanen, dan kemitraan pasar. Untuk nelayan, bantuan alat tangkap dan coolbox dapat disambungkan dengan pengolahan hasil perikanan seperti abon dan kerupuk ikan sehingga nilai tambah tidak seluruhnya berpindah ke luar desa.
Hal yang sama berlaku pada pendidikan. Beasiswa dan PIP penting sebagai pintu masuk, tetapi anak-anak keluarga miskin membutuhkan lebih dari sekadar biaya sekolah: mereka membutuhkan lingkungan belajar, literasi digital, gizi, bimbingan, dan harapan untuk melanjutkan pendidikan. Politik pendidikan yang berpihak pada rakyat akhirnya bukan hanya bertanya, “berapa anak menerima bantuan?”, tetapi juga bertanya, “berapa anak yang kemudian mampu mengubah masa depannya?”
Di titik ini, politik kembali kepada hakikatnya: mengurus manusia. Seorang wakil rakyat tidak hanya membawa nama daerah ke gedung parlemen, tetapi membawa keresahan masyarakat ke meja kebijakan. Ia menjadi semacam jembatan—di satu sisi mendengar suara dari desa, pesisir dan pegunungan; di sisi lain mengetuk pintu kementerian, anggaran negara dan ruang legislasi agar suara itu memperoleh tempat. Sulawesi Barat sendiri membutuhkan kesinambungan semacam itu.
Rakyat membutuhkan tangan yang menguatkan, pikiran yang mengawal, kebijakan yang melindungi, dan keberpihakan yang tidak datang hanya menjelang pemilu.
Inilah makna terdalam dari kepedulian dan pemihakan tiada henti: terus bekerja tanpa terlalu sibuk menghitung siapa yang melihat, karena yang paling penting bukan seberapa sering nama kita disebut, melainkan seberapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik karena amanah yang kita jalankan. Politik yang demikian tidak sekadar membangun jalan, membagikan bantuan atau menyusun anggaran; ia sedang membangun kembali rasa percaya bahwa negara masih hadir dan bahwa manusia masih memiliki manusia lain yang mau peduli.
Pada akhirnya, jabatan akan memiliki batas waktu, kursi akan berganti penghuni, dan tepuk tangan akan menemukan sunyinya. Tetapi kebaikan yang tumbuh menjadi kemandirian akan terus berjalan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Karena pengabdian yang paling indah bukanlah yang paling banyak dikenang namanya, melainkan yang paling lama hidup manfaatnya. Dan disitulah Jalan politik Agus Ambo Djiwa menemukan pengabdiannya.
Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban”.
: redaksi@mandarnesia.com
