Dua Tahun Agus Ambo Djiwa: Politik sebagai Jalan Pengabdian

Oleh: Muliadi Saleh | Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran

Ada politik yang tak berhenti hanya pada pidato. Politik yang menyentuh sampai ke kebun petani, perahu nelayan, kandang ternak, ruang kelas, dan rumah-rumah warga yang membutuhkan. Di situlah sosok kepedulian dan pemihakan Dr. Ir. Agus Ambo Djiwa,  MP sebagai anggota DPR RI menemukan bentuknya. Bukan sekadar kata, melainkan keberanian untuk terus hadir, mendengar, mengawal, dan memastikan program pembangunan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dua tahun kiprah perjalanan Agus Ambo Djiwa sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.

Menarik dibaca bukan semata sebagai catatan politik seorang legislator, melainkan sebagai refleksi tentang bagaimana amanah rakyat seharusnya diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Agus Ambo Djiwa dilantik pertama kali tepat 1 Oktober 2024  sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 setelah memperoleh 64.731 suara di Dapil Sulawesi Barat. Data resmi KPU menetapkan dirinya sebagai salah satu dari empat anggota DPR RI terpilih dari Sulawesi Barat pada Pemilu 2024. Sejak saat itu menempati ruang kerja Komisi IV DPR RI, yang bersentuhan langsung dengan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan, dan lingkungan hidup. Bidang kerjanya bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Badan Pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Dari sinilah makna pemihakan perlu dibaca secara lebih luas. Pemihakan kepada rakyat bukan berarti memberikan sesuatu semata-mata karena hubungan politik, melainkan memastikan kebijakan publik menyentuh kelompok yang secara ekonomi memiliki keterbatasan akses. Ketika petani kecil mendapatkan bibit dan alat mesin pertanian, nelayan memperoleh alat tangkap dan coolbox, peternak mendapat dukungan usaha, pelajar memperoleh akses Program Indonesia Pintar, dan warga mendapatkan bantuan perbaikan rumah, maka politik sedang diuji pada wilayah yang paling mendasar : apakah kehadirannya benar-benar terasa dan membawa manfaat dalam kehidupan rakyat sehari-hari ?

Membela petani dan nelayan bukanlah pekerjaan pinggiran dalam pembangunan Sulbar. Ia berada di jantung ekonomi daerah. Karena itu, bantuan bibit kakao, jagung, kelapa, durian, alsintan, bantuan nelayan, pengembangan pengolahan ikan, peternakan ayam, hingga dukungan pendidikan bukan seharusnya dipandang hanya sebagai daftar bantuan. Ia harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan manusia dan ekonomi lokal yang lebih panjang.

Bantuan pertanian tidak otomatis membuat petani sejahtera jika bibit tidak disertai pendampingan, akses pasar, teknologi, pembiayaan, dan kepastian harga. Begitu pula bantuan nelayan tidak akan cukup apabila hasil tangkapan tetap dijual murah karena keterbatasan rantai dingin dan industri pengolahan. Politik pembangunan harus bergerak dari logika membagikan barang menuju logika membangun kemampuan.

Karena itu, setiap program yang menyentuh masyarakat miskin dan rentan sebaiknya dirancang agar memiliki efek lanjutan. Dari menerima bantuan menjadi memiliki usaha, dari memiliki usaha menjadi meningkatkan produktivitas, dan dari produktivitas menjadi memiliki kemandirian.

Ada satu hal menarik dari perjalanan Agus Ambo Djiwa yang patut direnungkan. Ia tidak hanya membawa aspirasi masyarakat ke Senayan, tetapi juga menggunakan ruang kerja Komisi IV untuk menyuarakan persoalan konkret yang dihadapi petani. Pada September 2026, misalnya, dalam rapat kerja Komisi IV, ia menyuarakan agar petani sawit skala kecil tetap memperoleh akses pupuk bersubsidi. Ini menunjukkan bahwa fungsi wakil rakyat tidak berhenti pada distribusi program, tetapi juga mencakup perjuangan agar regulasi dan kebijakan publik tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu.