Menembus Buta Huruf Fungsional: Mengapa Gerakan Literasi di Sulawesi Barat Harus Berani Berubah?

MANDARNESIA.COM, Mamuju — Angka statistik sering kali menipu. Secara teknis, tingkat buta aksara di Indonesia berada di angka yang amat rendah, hanya sekitar satu koma sekian persen. Namun, ada ancaman tersembunyi yang jauh lebih menggerogoti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita: buta huruf fungsional (functional illiteracy).

Disebutkan, masyarakat bisa membaca deretan huruf, tetapi gagal memahami makna di baliknya. Mereka mengenal nama-nama tokoh besar atau peristiwa bersejarah, tetapi tak tahu nilai apa yang diperjuangkan. Persoalan mendasar inilah yang mengemuka dalam diskusi hangat mengenai arah gerakan literasi di Sulawesi Barat.

“Literasi bukan sekadar ritual membaca buku 15 menit sebelum kelas dimulai lalu selesai tanpa jejak. Literasi yang sesungguhnya adalah keberanian untuk memaknai, mencerna, dan mengubah pengetahuan menjadi aksi yang memberdayakan (to enlighten, to enrich, to empower),” jelas Kang Maman Suherman yang hadir dalam Gelar Wicara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (15/9/2026).

Jebakan Data dan Pentingnya Katalog Bersama

Salah satu kritik keras yang menyeruak adalah persoalan pendataan gerakan literasi di bumi Sulbar. Selama ini, indeks pembangunan literasi masyarakat sering kali melorot bukan karena ketiadaan aktivitas, melainkan karena kebutaan terhadap data.

Aktivitas literasi di Sulawesi Barat sebenarnya hidup dan meluas. Para pegiat literasi, komunitas taman baca, hingga para relawan terus bergerak menyusur pesisir dan pegunungan menjemput para pembaca. Namun, gerakan masif ini kerap tak tercatat. Laporan daerah sering kali hanya menghitung jumlah kunjungan fisik ke gedung perpustakaan daerah.

Menurutnya, untuk mengatasi ini, Sulawesi Barat membutuhkan sistem data terintegrasi dan katalog bersama (inter-library loan). Kang Maman mengurainya sebagai berikut:

Katalog Bersama: Komunitas baca dan perpustakaan daerah dapat saling terhubung. Pengunjung di sudut desa cukup mengakses e-library atau katalog terpadu untuk menjangkau ribuan koleksi buku yang tersebar di seluruh wilayah.

Integrasi Data: Seluruh giat literasi warga tercatat rapi dan dilaporkan secara berkala, sehingga gambaran literasi daerah mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Mengangkat Karya Lokal dan “Buku Hidup”

Gerakan literasi di Sulbar juga diimbaunya untuk tidak bertumpu pada narasi luar semata. Etalase terdepan perpustakaan di Sulawesi Barat sejatinya dipenuhi oleh karya-karya anak daerah berupa kisah, sejarah, dan pemikiran yang berakar dari bumi Mandar sendiri.

Selain buku cetak, konsep Buku Hidup (Human Library) menjadi kunci penting dalam merawat identitas budaya lokal: berupa pengetahuan tradisional: Menggali sejarah, filosofi pembuatan perahu tradisional Mandar, hingga pengetahuan kebaharian langsung dari para praktisinya.

Menuju Regulasi yang Kuat

Semangat para relawan dan pegiat literasi di lapangan memerlukan payung hukum yang kokoh agar tidak sekadar menjadi gerakan musiman. Ke depan, diharapkan regulasi yang ada dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Literasi Sulawesi Barat.

“Dengan adanya Perda Literasi, siapa pun pemimpin atau pejabat yang berganti, komitmen anggaran dan dukungan kebijakan terhadap gerakan literasi, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa (Satu Desa Satu Cerita) akan tetap terjaga secara berkelanjutan,” lanjut Kang Maman.

Literasi bukan sekadar menimbun pengetahuan untuk diri sendiri, melainkan investasi jangka panjang untuk membebaskan masyarakat dari kegelapan fungsional menuju masa depan Sulawesi Barat yang berdaya. (*)