Dalam Proses PAW Wagub Sulbar
Oleh Abdul Watif Waris
Beberapa waktu sebelum berpulang, di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, Panglima Hukum Indonesia Almarhum Baharuddin Lopa menegaskan pameo hukum lama yang abadi:
“Meski besok langit runtuh, hari ini hukum tetap harus ditegakkan.”
Inilah pijakan saya. Tulisan ini tanggapan balik atas komentar yang masuk, khususnya di Mandarnesia.com, lewat pendekatan Empat Jendela Johari:
- Semua Tahu: Pengisian Wagub wajib kesepakatan seluruh partai pengusung — Pasal 176 UU No.10/2016.
- Rakyat Melihat: Penundaan berlarut bukan sekadar menunggu, melainkan pilihan politik.
- Disembunyikan: Kesepakatan lisan, siapa diuntungkan jika jabatan kosong, taktik calon pelengkap penderita.
- Belum Diketahui: Risiko maladministrasi, PTUN, kepercayaan yang hancur.
Kata kiasan lama: “Laron jatuh cinta pada cahaya hingga membuatnya mati terbakar.” Mengejar kehendak sendiri, mengabaikan aturan — bukankah mendekat ke api sambil lupa panasnya bisa membakar diri?
Saya tidak menghakimi, hanya menautkan fakta ke bunyi UU. Jika ada yang keliru, tunjukkan bagian mana — saya luruskan. Tanpa bukti, “sulit memisahkan” hanyalah dugaan.
Khusus kepada Al Gazali Baharuddin Lopa — Putra Bungsu Mendiang Barlop, Tenaga Ahli Bidang Hukum Gubernur SDK:
Sebagai yang paling representatif memikul nama besar itu, Dinda tentu paham: nama Barlop disegani Aparat Penegak Hukum bukan karena jabatan, melainkan karena ketegasan memegang hukum. Sebagai kakak yang melihat perjalananmu, jujur saya sampaikan: penempatanmu bukan semata soal keahlian. Lebih tampak seperti pasak yang dipasang kokoh — andai perahu terguncang, nama Ayahmu diandalkan untuk bersandar.
Namun justru karena darah Barlop mengalir di nadimu, Dinda lah yang seharusnya paling menjaga agar nama itu tidak dijadikan tameng, melainkan pedoman.
Tulisan-tulisan saya terkait PAW Wagub Sulbar murni analisis hukum — tidak memihak siapa pun.
Dibanding dengan kebanyakan, boleh dibilang saya paling lama “serumah” dengan Syamsul Samad jauh sebelum Rumah Putih Palippis tegak, jauh sebelum namanya dikenal. Yang lain baru berdatangan setelah bangunannya jadi, setelah cahayanya menyala terang. Saya sudah ada di sana saat yang ada hanya api unggun. Saya dekat pula dengan Ibu Fatmawati Salim — sama-sama bagian Rumah Jonga – Beliau di kamar utama dan saya di ruang belakang.
Justru karena dekat dengan kedua Kandidat Cawagub PAW itu, saya tak rela Sulbar terjerumus.
Pemikiran saya merdeka — tidak ditarik siapa pun.
Kepada Gubernur Suhardi Duka, Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulbar: pijak tanah yang sama, tegakkan hukum bersama. Bukan untuk siapa menang, agar Sulbar tidak terbakar api sendiri.
Merdeka Setiap Hati!
Pambusuang, 12 September 2026 | Penulis Penggiat Civil Sociaty Sulawesi Barat
















