Sutinah: Anggaran Desa, Bukan Uang Kepala Desa

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, Mandarnesia.com — Sektor pengelolaan aset yang kurang terintegrasi dengan baik menjadi temuan yang terus muncul dan menjadi catatan BPK. Misalnya dalam laporan hasil pemeriksaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Mamuju.

Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menilai, temuan rutin BPK RI di LHP APBDesa Mamuju, antara lain dikarenakan kurangnya kemampuan aparatur dalam menata pengelolaan aset, serta ketiadaan sarana penunjang inventarisasi aset berbasis teknologi.

Karena itu, ia berharap Bimbingan Teknis Sipades dapat menjadi solusi bagi kerumitan tata kelola aset daerah di tingkat desa.

“Saya berharap semua yang diundang untuk mengikuti Bimtek ini dapat memanfaatkannya dengan baik, agar ke depan tidak lagi terjadi kesalahan serupa dalam mengelola aset yang kita miliki,” jelas Tina, Selasa (29/6/2021).

“Untuk para kepala desa, tolong pergunakan anggaran dana desa dengan sebaik-baiknya. Jangan berpikir itu uang bapak, itu uang rakyat. Saya juga sudah sampaikan ke Inspektorat, tidak ada ampun bagi kepala desa yang melanggar aturan,” tegas Sutinah.

Tina menekankan sinkronisasi program antar tingkatan pemerintahan. Mulai dari desa, kelurahan, hingga ke tingkat kecamatan. Senantiasa terintegrasi pada program pemerintah yang mengacu pada aktualisasi visi Mamuju Keren.

Hal tersebut katanya, sudah dirumuskan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dengan harapan interkoneksi semua program dari hulu ke hilir, agar aktualisasinya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Jangan lagi ada visi misi desa atau kelurahan yang tidak nyambung dengan visi misi pemerintah daerah.