Penjabat Gubernur Sulbar, Rahmat Hasanuddin: Jangan Bawa Misi Politik

oleh

Laporan: Wahyudi Muslimin

POLEWALI, mandarnesia.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Barat H. Ali Baal Masdar sebentar lagi akan meninggalkan kursinya sebagai orang nomor satu di Sulawesi Barat. Sisa menghitung hari, Provinsi Sulawesi Barat akan menyambut sosok penjabat Gubernur yang ditentukan Presiden Joko Widodo.

Kini masyarakat Sulawesi Barat menanti seperti apa sosok penjabat Sulbar yang akan dikirim Jakarta ke tanah yang berjuluk Malaqbiq ini.

Berbagai harapan mengemuka. Untaian itu menyembul dari sosok Panglima Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. H. Rahmat Hasanuddin. Menurutnya bahwa penjabat gubernur harus datang dengan dirinya yang profesional, tidak membawa misi politk.

“Yang tentukan dari pusat, dari Mendagri utamanya Presiden, harus datang dengan bekal profesionalitasnya, tidak membawa misi politik, dan tidak ikut mencabik-cabik masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Rahmat saudara kandung mantan Menko Kesra Prof. Basri Hasanuddin.

Menurutnya penjabat gubernur harus fokus terhadap pembangunan Sulawesi Barat yang sudah lama jauh ketinggalan. Apalagi penjabat mendatang akan memimpin hampir setengah periode gubernur definitif.

“Itu akan panjang, jadi jangan datang dengan misi politik. Harus memperhatikan arah pembangunan seperti yang tertuang dalam visi misi Sulawesi Barat. Dia harus melihat kembali bahwa provinsi ini diperjuangkan oleh para pejuang, jangan mengabaikan dasar yang telah diletakan para pejuang Sulbar. Kita sudah lama memonitor terus pembangunan Sulawesi Barat, kita memiliki tujuan awal perjuangan pembentukan Sulawesi Barat, bagaimana kita mendirikan Sulbar ini dengan susah payah,” Ungkapnya kepada mandarnesia.com melalui sambungan telepon, Ahad, (24/2022/).

Rahmat Hasanuddin menegaskan bila akan membawa misi politik, maka akan berhadapan dengan para Pejuang pembentukan Sulawesi Barat.

“Saya tegaskan, jangan terlalu banyak membawa misi politik ke Sulawesi Barat, dia akan berhadapan dengan para pejuang kalau dia datang memecah belah, pokoknya perhatikan tujuan perjuangan provinsi ini ketika didirikan,” kukuh Rahmat Hasnuddin yang merupakan Panglima proses perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat seperti yang terekam dalam buku Panglima Tanpa Bintang, terbitan Gerbang Visual.

Secara terpisah aktivis senior Ichsan Sahubuddin mengatakan, “Bahwa banyak harapan yang ingin kita sampaikan, fokusnya tentu ke pembangunan, apalagi penjabat gubernur tidak seperti sebelumnya terjadi. Hanya mengantar saja dalam proses Pilkada, hampir setengah periode dan itu bukan waktu yang sebentar, bagaimana dia bisa mengantar agenda-agenda dan memahami pembangunan yang ada di Sulawesi Barat.”

“Penjabat yang ditunjuk jangan sampai bertumpu pada proses politik saja, jadi keliru kalau langsung aura-aura politik, yang harus dipahami dalam memandang Penjabat Gubernur Sulbar, dia harus mampu menggerakkan sumber daya atau subsistem yang ada di pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ke depan,” ungkapnya kepada mandarnesi.com, Ahad (24/2022) malam.

Menurut Ihsan bahwa publik berharap, Mendagri atau pusat tidak main-main membawa penjabat gubernur ke Sulawesi barat, tidak boleh asal comot, karena bagaimana pun juga dia akan menjadi entri point dalam membawa penyelenggara pembangunan dengan baik minimal dua tahun ke depan, ini lumayan lama sebutnya.

“Itu yang kita harapkan dari Jakarta yang betul-betul memahami tata kelola pemerintahan dengan baik, tidak menjadi politik dagang sapi, dalam pengertian, ooo… partai ini yang ini, oke kita tahu itu di belakang layar ada seperti itu. Tapi tolong ada proses seleksi yang baik, ada tujuh gubernur yang akan habis masa jabatannya termasuk DKI Jakarta, kita semua berharap bahwa pejabat gubernur ini betul-betul kapabel, betul punya standar pemerintahan yang baik, yang profesinallah,” tegasnya.

Masih menurut Ihsan Sahibuddin, banyak agenda ke depan untuk mempersiapkan Sulawesi Barat menyambut Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

“Nah itu semua harus menjadi agenda, dalam rangka mempersiapkan Sulbar menghadapi semua itu. Jangan sampai hanya memenuhi syahwat politik belaka. Tapi ini akan tarik menarik, bahwa mulai dari presiden dan sebagainya itu harus lebih mendudukan porsi kenegaraannya, dalam rangka mendesain bangsa ini ke arah lebih baik. Apalagi baik undang-undang Pilkada ini baru hari ini, karena serentak lagi pilkada Bupati/walikota dan gubernur. Minimal dia telah mempersiapkan maping problem yang dihadapi Sulbar saat ini, dan harus begitu,” lugasnya.

“Apa sih yang seharusnya kita dorong baik di DPRD maupun di stakeholder yang lain, apa yang harus kita hidangkan di atas meja ini, peta permasalahan Sulbar seperti apa, untuk kita hidangkan kepada penjabat Gubernur Sulbar itu nantinya. Saya menginginkan, evaluasi kita bedah sama-sama baik DPRD atau stakehoder yang lain, seperti kampus juga belum ada suara. Amanah apa yang harus kita berikan, apa sih permasalahan krusial yang harus diselesaikan oleh penjabat gubernur yang akan datang, seharusnya sudah ada. Ini yang perlu dibedah secepatnya, sehingga tidak melulu fokus pada warna atau aura politik semata” ungkap Ihsan. (*)