Kasus Stunting di Sulbar Perlu Penanganan Serius

MAMUJU, Mandarnesia.com — Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masuk di jajaran puncak penderita stunting tertinggi di Indonesia.

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya.

Penyebabnya, kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun

Stunting di tahun 2018, di temukan berada di Kabupaten Mamuju, Mejene, dan Polewali Mandar.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar menyampaikan, dari masing-masing tiga kabupaten di temukan 10 penderita stunting. Sementara, kabupaten Mamasa belum terdeteksi secara pasti.

“Hasil impetarisir kami Keang masuk sebagai kampung KB yang ditemukan stunting. Kabupaten Mamuju ada 10, Majene 10, dan Polewali Mandar 10. Tahun 2019 Kabupaten Mamasa masuk penderita stunting,” kata Kepala BKKBN Sulbar Andi Rita Mariani kepada mandarnesia.com, saat ditemui di ruangannya, Kamis (31/1/2019).

Menurut Mariani, data yang menyebutkan ada 41 stunting di Sulbar dinilai masih abu-abu. Karena belum jelas, nama dan alamatnya di mana.

“Satu, harus dimulai dari data, yang mana data sampai sekarang saya belum pernah lihat data yang dikeluarkan oleh siapapun dari instansi manapun, yang mana? Jika mau mendata, lembaga apa yang diberi kewenangan untuk mendata. Dinas kesehatan atau langsung pemerintah desa setiap RW. Tetapi, untuk mengukur apakah dia stunting atau tidak harus orang yang tahu tidak bisa orang pendek itu kena stunting. Itu jangan ada rumusnya secara teknis teman-teman, itu dinas kesehatan,” jelas Rita.

Kata Rita, perlu kerja sama lintas sektor untuk menekan penderita stunting. Mulai dari dinas kesehatan, dinas sosial, dan ketahanan pangan.

“Banyak faktor yang mempengaruhi stunting. Antara lain, ibu yang akan hamil mesti sehat tidak masuk dalam kategori risiko tinggi. Karena, ibu yang sehat tentu harapannya melahirkan anak yang sehat. Sementara, banyak tidak terdeteksi ibu yang tidak sehat. Itu yang mempengaruhi juga stunting,” jelasnya.

Terpisah, Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammadi Idris DP menilai, posisi Sulbar kedua tertinggi sebagai penderita stunting sangat memalukan. Munurutnya, di era sekarang, tidak boleh ada stunting.

“Sebenarnya kalau kita mau komitmen pembangunan kampung KB itu sudah cukup tinggi, ada 60 kampung percontohan yang sudah diinisiasi oleh BKKBN. Tetapi, seolah-olah hanya BKKBN saja bergerak. Seharusnya, dinas kesehatan, dinas sosial kemudian dinas pendidikan juga masuk.
Karena, berbicara soal pengetahuan setiap warga negara terhadap, bagaimana dia menjadi keluarga yang sejahtera, bisa menyelesaikan masalah nasibnya sendiri,” kata Idris kepada wartawan, Rabu (30/1/2019).

“Apalagi dana pemerintah itu sudah cukup besar. Jadi tidak ada lagi alasan ada stunting. Di era begini ada stunting, ini kan memalukan di seluruh Indonesia. Kita kedua tertinggi dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Reporter: Sudirman Syarif