HPN 2023: Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat

Oleh Adi Arwan Alimin (Komisioner KPU Provinsi Sulbar/Mentor Jurnalistik)

Saya menulis catatan ini disela agenda Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), Kamis 9 Februari 2023. Ini momentum yang amat penting, sebab setiap kali tanggal sembilan ini tiba, sampailah wartawan atau jurnalis pada puncak kontemplasinya dalam menautkan renungan sepanjang tahun.

Saya agak telat sampai, kira-kira setelah empat tamu telah menyampaikan testimoni tentang Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023. IJS rutin menggelar diskusi publik untuk memperingati hari besar Pers di Indonesia, bagi saya bila diskusi kebebasan media tetap dibangun apalagi diinisiasi sebuah forum wartawan, ini tentu indeks yang patut dihargai.

Paling tidak samuh semacam ini akan dimanfaatkan publik untuk memuji, menelaah atau mengeritik kerja-kerja wartawan, pada karya atau produk jurnalistiknya. Secara mikro, Pers di Sulawesi Barat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan peran bagi daerah.

“Pers di Sulawesi Barat telah ikut mengawal pembangunan, ini kolaborasi yang harus ditingkatkan,” ujar Pj. Gubernur Akmal via video ringkas dari Kaltim.

Kolaborasi untuk menyanggah masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tema utama dialog ini. Sejak Dr. Akmal Malik Pj Gubernur Sulawesi Barat, kampanye untuk memanfaatkan momentum besar di Pulau Kalimantan itu seperti gelombang yang amat kuat di Selat Makassar.

Salah satu tiang sanggah itu dimiliki Pers yang memiliki kuasa pada pengumpulan dan penyebarluasan segala aspek data dan hal positif daerah ini. Walakin, apa yang telah dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mendukung gerakan menyanggah IKN. Itu pertanyaan kritis salah seorang peserta Dialog Publik IJS. Ini memang antitesis menuju IKN, quo vadis…

Dalam diskusi awal saya dengan Ketua IJS, Irham, upaya mendukung Sulbar untuk menyanggah IKN mestinya dapat lebih terukur. “Agar kita tidak hanya seolah meraba-raba, bagaimana bentuknya, jadi yang kita butuhkan program progesif dan ril. Hal itu akan dapat kita lihat di OPD dengan stakeholder secara terukur. Kita berharap agar ide kolaborasi Pj Gubernur dapat diterjemahkan lebih teknis lagi di tingkat bawah.”

*

Secara makro, pesan penting dari HPN 2023 yakni peningkatan kompetensi wartawan adalah hal yang tidak dapat ditawar. Wartawan dan media yang bebas dan makin kuat akan menyanggah kehidupan demokrasi yang semakin meningkat. Namun, kebebasan pers yang dimaksud adalah yang bertanggung jawab, berorientasi pada tanggung jawab sosial (social responsibility).

Di era digital yang dipenuhi serbuan media sosial, saat ini peran Pers makin teruji. “Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat yang berdasarkan Pancasila” kian memerlukan kehadiran wartawan yang berkualitas.

Arkian, makin kuatlah Pers di Indonesia. Dekade ini media sosial telah mengubah banyak hal bagi Pers untuk terus mengadaptasi kemajuan zaman. Itu merupakan pilihan pada simpang jalan jurnalisme era baru. (*)

Mamuju, 9 Februari 2023