Mandarnesia.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar pertemuan terkait polemik blok migas Sebuku tanggal 24 Juli pekan depan. DPRD akan menghadirkan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) membahas perihal PI dan perekrutan Direksi BUMD.

Pertemuan yang akan dilaksanakan di kantor DPRD Sulbar tersebut juga akan mengundang, Pemerintah Kabupaten Majene, serta aliansi ekstra parlemen.

“Semua akan kita bicarakan terkait soal pembagian PI Blok Migas Sebuku,” kata Ketua Pansus Pembentukan Perumda DPRD Sulbar, Sukri Umar kepada mandarnesia.com, Senin (16/7/2018) sore di Kantor DPRD Sulbar.

Ia menyampaikan, DPRD tetap berpihak kepada keputusan awal Pemerintah Pusat, 50:50.

Ia juga melihat Kabupaten Majene harusnya dilibatkan terkait Dewan Direksi BUMD. Karena menurutnya, Kabupaten Majene memang punya hak 50 persen dari 5 persen yang didapat.

“Tentu dia berhak memposisikan orangnya di dewan direksi. Kami juga sudah mendorong dari awal, supaya pihak eksekutif benar-benar melibatkan Majene secara setara. Duduk bersamalah,” ucapnya.

Adapun hari ini, sambung Sukri, respon masyarakat Majene terhadap persoalan tersebut, karena menengarai Pemprov jalan sendiri dan tidak melibatkan Pemkab Majene.

“Kami sebagai wakil masyarakat tentu berharap gubernur sebaiknya untuk tidak merespon aneh-aneh,” tutupnya.

Reporter: Sudirman Syarif