MANDARNESIA.COM, Jakarta — “Kami butuh dukungan nyata untuk ekonomi laut yang tumbuh.”
Kalimat ini disampaikan Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, saat memaparkan potensi kelautan dan tantangan yang dihadapi di depan Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Dr. Ir. Victor Gustaaf Manoppo, M.M., dan seluruh jajaran dirjen kementerian.
Bupati Sutinah secara lugas mengungkapkan pentingnya dukungan sektor kelautan bagi pertumbuhan ekonomi Mamuju.
“Potensi perikanan kami sangat besar, tetapi infrastruktur penunjang seperti ‘cold storage’ dan sarana produksi masih terbatas. Kami berharap Kementerian lebih memperhatikan hal ini dalam skema DAK,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Sutinah juga menyoroti persoalan status pulau-pulau di wilayahnya yang tercatat sebagai pulau tidak berpenghuni oleh KKP. Padahal, beberapa pulau tersebut masuk dalam wilayah kelola masyarakat desa pesisir dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan budaya lokal.
“Kami memohon agar pulau-pulau ini dikeluarkan dari daftar ‘uninhabited islands’. Pendataan yang tidak sesuai bisa berdampak pada hilangnya hak kelola desa dan pembatasan akses program dari pemerintah,” tegasnya.
Sutinah pun menyampaikan perlunya perbaikan tata kelola bantuan langsung kementerian ke desa-desa pesisir. “Selama ini bantuan seperti dari dana DAK langsung ke desa tanpa melalui pemkab. Kami harap ada koordinasi yang lebih baik agar program tepat sasaran dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.”
Presentasi Bupati Mamuju ini mendapat perhatian serius dari pihak Kementerian KKP, dan menjadi catatan penting dalam rangka penyelarasan program kementerian dengan kebutuhan nyata di daerah. (rls/*)
: redaksi@mandarnesia.com