Belajar dari Singapura untuk Gerakan Sulbar Mandarras

Dengan demikian, angka 20 buku seharusnya tidak dipandang sebagai tujuan akhir. Angka tersebut merupakan pintu masuk untuk membangun kebiasaan membaca selama masa pendidikan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah sebuah buku selesai dibaca. Apakah siswa memahami isinya? Apakah mampu menjelaskan kembali gagasan yang diperolehnya? Apakah dapat menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari? Apakah bacaan tersebut menghasilkan tulisan, gagasan, karya seni, inovasi, atau produk teknologi?Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi penting ketika Gerakan Sulbar Mandarras memasuki tahap monitoring dan evaluasi.

Secara kelembagaan, Gerakan Sulbar Mandarras telah dibangun melalui proses kebijakan yang cukup panjang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 000.4.14.1/174/VII/2025 tentang Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang antara lain mendorong peserta didik jenjang SLTA sederajat membaca paling sedikit 20 buku selama masa pendidikan serta mendorong tersedianya ruang baca pada perangkat daerah dan instansi terkait.

Selanjutnya dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui Keputusan Gubernur Nomor 794 Tahun 2025 dan Tim Kerja Gerakan Sulbar Mandarras melalui Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2025. Penguatan kebijakan tersebut kemudian memperoleh landasan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Peraturan daerah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem penyelenggaraan perpustakaan dan budaya literasi di Sulawesi Barat.

Landasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembudayaan Gemar Membaca melalui Gerakan Sulawesi Barat Mandarras. Pergub tersebut menempatkan pembudayaan gemar membaca sebagai gerakan yang perlu dilaksanakan secara terencana, terukur dan berkelanjutan. Dalam substansinya, gerakan tidak hanya berbicara tentang jumlah bacaan, tetapi juga peningkatan pemahaman melalui presentasi atau cara lainnya.

Setelah Pergub diterbitkan, masing-masing perangkat daerah yang menjadi leading sector memiliki peran sesuai tugasnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat berperan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Dinsos PPPA $ PMD) memiliki peran dalam kurasi bahan bacaan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  (Dinas Kominfo SP) mendukung aspek komunikasi, informasi dan digitalisasi. Sementara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  Sulbar (Dinas Perpusip) berperan dalam fasilitasi danpenyediaan bahan bacaan, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Gerakan tersebut mulai diimplementasikan pada 13 Juli 2026 bersamaan dengan dimulainya tahun pelajaran baru. Artinya, peserta didik angkatan yang menjadi sasaran program memiliki waktu yang cukup panjang untuk menjalani proses membaca sampai mereka menyelesaikan pendidikan pada 2029.

Karena itu, monitoring dan evaluasi pertama yang direncanakan pada 13 Oktober 2026 memiliki arti penting. Evaluasi tiga bulan pertama tersebut jangan hanya digunakan untuk menghitung berapa siswa yang telah membaca berapa buku. Monev pertama sebaiknya menjadi titik awal pengukuran perjalanan literasi peserta didik selama satu angkatan.

Pada tahap tersebut perlu mulai dibangun sistem yang dapat mencatat bukan hanya jumlah buku yang selesai dibaca, tetapi juga frekuensi membaca, konsistensi, lama membaca, pemahaman terhadap bacaan, kemampuan menceritakan kembali, kemampuan membuat ringkasan atau resensi, serta karya yang dihasilkan dari proses membaca.

Di sinilah pengalaman Singapura menjadi relevan. ReadSG menunjukkan bagaimana aktivitas membaca dapat diintegrasikan dengan sistem digital melalui target, pencatatan aktivitas, konsistensi, dan penghargaan. Sulawesi Barat dapat mengambil prinsip tersebut kemudian menyesuaikannya dengan karakter Gerakan Sulbar Mandarras.

Bayangkan jika setiap peserta didik memiliki Profil Mandarras Digital. Setiap buku yang dibaca dicatat dalam jurnal digital. Siswa dapat menuliskan judul buku, penulis, waktu membaca, gagasan utama, hal yang dipahami, serta refleksi pribadi. Setelah menyelesaikan buku tertentu, siswa dapat mengikuti asesmen pemahaman sederhana. Guru atau pembimbing dapat melakukan verifikasi secara berkala. Sistem kemudian menghasilkan rekam jejak literasi setiap siswa selama masa pendidikan.

Dari sistem tersebut dapat dikembangkan Rangkaian Konsistensi Mandarras, yaitu rekam jejak digital yang menunjukkan konsistensi peserta didik dalam membaca dan merefleksikan bacaan dari waktu ke waktu. Dapat pula dikembangkan Poin Mandarras, yaitu penghargaan atas aktivitas yang telah diverifikasi, serta Portofolio Mandarras, yaitu kumpulan karya yang lahir dari proses membaca.Namun, inti gagasan ini bukanlah menciptakan sistem poin semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menciptakan lingkungan yang membuat anak merasa bahwa membaca memiliki nilai dan mendapat dukungan.

Dalam konteks inilah gagasan subsidi atau insentif pembelian buku menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut. Pemerintah daerah dapat mengkaji kemungkinan memberikan “Dukungan Buku Mandarras” bagi peserta didik. Bentuknya dapat berupa voucher buku, subsidi sebagian harga buku, saldo buku digital, atau mekanisme pembiayaan lainnya yang memungkinkan siswa memilih bahan bacaan sesuai minat dan kebutuhannya.

Konsep tersebut sekaligus dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk memiliki buku yang benar-benar mereka pilih. Pemerintah tetap dapat menetapkan daftar bacaan yang direkomendasikan atau wajib dalam bentuk tematik, tetapi di luar bacaan tersebut siswa dapat diberikan ruang memilih sesuai minat, bakat, jurusan, cita-cita, dan kebutuhan pengembangan dirinya.

Dengan cara tersebut, dukungan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun permintaan terhadap buku. Ketika semakin banyak siswa membutuhkan buku, maka ekosistem buku di daerah juga berpotensi berkembang. Toko buku, penerbit lokal, penulis, komunitas literasi, perpustakaan, dan pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh ruang untuk tumbuh bersama.

Inilah yang membedakan pendekatan ekosistem dengan sekadar program membaca. Pemerintah tidak hanya meminta anak membaca, tetapi ikut memikirkan bagaimana buku tersedia, bagaimana anak dapat mengaksesnya, bagaimana mereka didampingi, bagaimana hasil bacaan diukur, dan bagaimana usaha membaca memperoleh apresiasi.

Karena itu, gagasan insentif pembelian buku perlu dibahas secara lebih komprehensif. Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa besar subsidinya, tetapi siapa penerimanya, bagaimana mekanismenya, buku apa yang dapat dibeli, bagaimana verifikasinya, apakah menggunakan voucher atau platform digital, bagaimana mencegah penyalahgunaan, bagaimana melibatkan toko buku dan penerbit lokal, serta bagaimana mengukur dampaknya terhadap kebiasaan membaca.