Oleh: Abdul Watif Waris | Partisipan Pembentukan Sulbar | Pendiri Tabloid Mandar Pos
Peringatan genap 22 tahun berjalan, namun tak utuh. Gubernur Suhardi Duka memilih menggelar upacara di Anjungan Pantai Manakarra, tanpa menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa yang wajib menurut Pasal 4 Perda No.11 Tahun 2006.
Fraksi Golkar bersama NasDem memilih tidak hadir, bukan menolak merayakan, melainkan menolak melanggar kesepakatan bersama. Sikap mereka tegas: aturan yang dibuat bersama wajib dijunjung bersama.
Lantas, bagaimana dengan fraksi-fraksi lainnya?
Kepada Fraksi Lain: Kalian yang Membuat lalu Diam
Fraksi-fraksi lain di DPRD Sulbar yang hadir, yang duduk tenang, yang menyetujui anggaran, yang tidak bersuara: kalianlah yang menyusun Perda No.11 Tahun 2006. Kalianlah yang menetapkan wajibnya Paripurna Istimewa. Lalu mengapa kalian diam saja ketika aturan buatan kalian sendiri diinjak-injak?
Beberapa tahun lalu, saat kami mengusulkan peringatan di Taman Budaya Buttu Ciping, penolakan datang tegas: “melanggar Perda.” Kini aturan yang sama diabaikan — dan kalian membiarkannya berlalu.
- Apakah Perda itu hanya sah saat menguntungkan penguasa, lalu mati saat melindungi prosedur?
- Apakah tugas kalian hanya menyetujui anggaran, bukan menjaga aturan yang kalian buat sendiri?
- Jika yang membuat aturan sendiri melanggarnya tanpa teguran, lalu siapa yang akan dipercaya rakyat?
- Apakah kehadiran kalian di gedung ini hanya mewakili secara fisik — duduk, hadir, menerima hak — tanpa membawa nilai dan kebenaran yang diamanatkan rakyat?
Seperti ditegaskan Prof. Jimly Asshiddiqie: perwakilan sejati bukan sekadar tubuh yang hadir — melainkan jiwa yang menyuarakan kebenaran dan menjaga konstitusi. Jika diam melihat aturan dilanggar, maka kursi itu hanya tempat duduk, bukan tempat memperjuangkan rakyat.
Golkar dan NasDem Berdiri Tegak. Bagaimana dengan Kalian?
Pola ini berulang, mutasi sepihak yang membuat akses BKN diblokir, penundaan berlarut PAW Wagub yang mengabaikan Pasal 176 UU No.10/2016, hingga mengesampingkan Paripurna demi upacara sepihak. Semua terjadi dan fraksi lain tetap diam.
Bahkan warisan budaya pun diperlakukan sama. Kegiatan “Sandeq Race” yang kami gagas tanpa anggaran, jauh sebelum Sulbar lahir, kini namanya diubah menjadi “Sandeq Silumba”, dibiayai APBD, diselenggarakan sepihak.
Seolah gagasan rakyat bisa begitu saja diambil, diganti, diklaim milik kelompok berkuasa. Dan lagi-lagi, tidak ada suara dari fraksi lain.
Agar Kisruh Tidak Berulang: Tiga Langkah
Pertama: Revisi Perda Bersama — Dipimpin oleh Seluruh Fraksi, Gubernur dan seluruh fraksi DPRD duduk menyempurnakan Perda No.11/2006:
- Paripurna Istimewa WAJIB tidak bisa diganti seremoni.
- Tempat boleh bergilir ke semua kabupaten asal diputuskan Bersama.
- Keputusan lokasi bukan sepihak eksekutif
Kedua: Daftar Undangan Berdasarkan Sejarah, bukan Kedudukan
- Merujuk buku sejarah pembentukan Sulbar, bukan daftar yang disusun sepihak.
- Mengakui semua partisipan, tanpa memandang kedekatan kekuasaan
Ketiga: Membaca kembali Sejarah Bersama
Seluruh ASN dan anggota DPRD membaca sejarah pembentukan Sulbar. Tanpa memahami akar, mustahil memimpin ke depan.
Forum SIPAMANDAR Reborn — Mengisi Kekosongan
Ketika lembaga resmi lalai, wadah rakyat wajib bangkit: SIPAMANDAR = Komunikasi • Partisipasi • Masyarakat Mandar
- Menjadi suara yang tidak dibungkam — bukan diam melihat ketidakadilan.
- Mengingatkan: kita semua Partisipan, bukan sekadar “pejuang” yang berlomba diakui.
- Mengawal tata kelola agar konsisten dengan Sulbar Mala’bi’ — bersatu, adil, utuh.
- Menjadi penyeimbang — mengingatkan tanpa memecah belah.
Sulbar tidak lahir dari keputusan satu orang. Ia lahir dari kesepakatan bersama. Jangan biarkan dijalankan seolah milik satu kelompok. Dan jangan biarkan keheningan fraksi-fraksi lain menjadi persetujuan tanpa suara.
SIPAMANDAR Bangkit — Sulbar Mala’bi’ Terjaga.
Pambusuang, 24 September 2026
: redaksi@mandarnesia.com
