Oleh Abdul Watif Waris | Jakarta, 27 Agustus 2026
Posisi Suhardi Duka sangat strategis sekaligus sangat sensitif . Saat ini SDK memegang dua peran sekaligus menuntut penerapan asas ketidakberpihakan secara konsisten. Sebagai Gubernur, beliau adalah penerima usulan, bukan penentu tunggal calon. Lalu sebagai Ketua DPD Demokrat Sulbar, beliau adalah orang yang paling mengetahui fakta internal partai termasuk bahwa Fatmawati Salim dan Syamsul Samad sama-sama pernah diusulkan oleh DPD Demokrat Sulbar ke DPP.
Mengakui secara terbuka fakta ini bukanlah kelemahan — ini adalah kenyataan yang harus diakui untuk membangun kembali kepercayaan. Jika dulu Fatmawati dianggap layak oleh partai sendiri, tidak ada alasan sekarang dianggap tidak layak hanya karena mekanisme berbeda. Asas Kepastian Hukum menuntut konsistensi.
Muatan Moral Nexus menurut William Chang
Dalam mengelola pemerintahan, terutama ketika seseorang memegang dua peran sekaligus, William Chang dalam bukunya menekankan pentingnya Moral Nexus — Ikatan Moral sebagai Jembatan antara Kekuasaan dan Tanggung Jawab. Chang mengingatkan bahwa:
“Kekuasaan tanpa ikatan moral hanya menjadi alat pemuas kepentingan sesaat. Namun kekuasaan yang diikat oleh kesadaran moral akan menjadi fondasi keberlangsungan pemerintahan yang berkelanjutan.”
Moral Nexus di sini berarti: ada ikatan tak tertulis namun mengikat antara posisi jabatan dan tanggung jawab moral yang menyertainya. Bagi Suhardi Duka, ini berarti:
Sebagai Gubernur, ikatan moralnya adalah kepada seluruh rakyat Sulawesi Barat — bukan kepada satu kelompok, satu nama, atau satu keputusan partai. Kekuasaan yang diemban bukan milik pribadi, melainkan titipan rakyat.
Sebagai Ketua Partai, ikatan moralnya adalah menjaga kepercayaan seluruh elemen koalisi — tidak memaksakan kehendak, tidak mengabaikan aspirasi yang pernah tumbuh dari dalam tubuh partai sendiri.
Di antara dua peran itu, Moral Nexus berfungsi sebagai penyeimbang: ketika ada pertentangan kepentingan, yang menjadi penuntun bukan instruksi dari atas, melainkan keadilan dan kepentingan umum.
Lebih lanjut Chang menegaskan: “Konsistensi adalah jiwa dari kepercayaan publik.” Jika Fatmawati pernah dianggap layak dan diusulkan secara resmi oleh DPD Demokrat Sulbar, maka menutup kemungkinan namanya kembali diusulkan hanya karena mekanisme berbeda — justru bertentangan dengan ikatan moral yang seharusnya dijaga. Mengakui fakta itu bukan kekalahan — itu adalah kejujuran yang memperkuat fondasi pemerintahan.
“Pemerintahan yang kokoh tidak dibangun di atas nama-nama yang dipaksakan, melainkan di atas kepercayaan yang dipelihara dengan kejujuran.” — William Chang.
Namun yang paling krusial: jika Gubernur yang memegang ikatan moral tersebut berlarut-larut tidak mengajukan dua nama calon ke DPRD, apa yang harus dilakukan lembaga legislatif? Apakah DPRD hanya bisa diam menunggu? Atau ada langkah yang bisa diambil agar rakyat tidak terus menunggu tanpa kepastian, sementara Moral Nexus pemerintahan semakin terabaikan karena penundaan yang tidak beralasan?
Penulis Pendiri Tabloid Mandar Pos, Media Perjuangan Pembentukan Provinsi Barat
: redaksi@mandarnesia.com
