
Malam Sebelum Kongres Rakyat Mandar
Bumi Permata Hijau, Makassar, awal Januari 2001. Rumah Drs. Naharuddin, M.Si. malam itu lebih ramai dari biasanya. Bukan pesta, bukan arisan tetapi kumpul-kumpul yang terasa seperti detak jantung sebelum pertandingan besar.
Delapan belas orang duduk berdesakan di ruang tamu, sebagian di lantai, sebagian bersandar di dinding, kopi dingin di gelas yang lupa diminum karena semua orang terlalu sibuk bicara, memotong kalimat satu sama lain, saling menegaskan satu hal yang sama: besok, Kongres Rakyat Mandar I akan dibuka di Majene. Dan mereka tidak boleh hanya jadi penonton.
Mereka datang dari organisasi yang berbeda-beda: KAPPSulbar, FPM-PDM, KKMS, FOMMBES, FIMMIM, KPM-PMM Cabang Balanipa, dan Kawan Idaman. Nama-nama yang terdengar rumit di atas kertas, tapi malam itu semua sekat itu luruh. Ada Imran Kaljubi, Muhammad Hamzih, Irfan Quddus, Rusdin Razak, Sabri Maulana, Hasan Pinang, Faisal Rauf, Abd. Rahim, Zakaria, Sahlan, Muliadi, Husain Pinang, Masran yang kelak dijuluki “Tak Gentar”, Abidin, Rasjuddin, Mawardi, Asrul Rewa. Anak-anak asrama daerah seperti Tipalayo, CSS yang biasanya sibuk dengan diktat kuliah, malam itu bicara soal nasib sebuah provinsi yang belum lahir.
Di ruang itulah, sehari sebelum kongres dibuka, Barisan Pemuda Pejuang Sulbar (BPP-Sulbar) dideklarasikan. Bukan lewat SK, bukan lewat upacara. Hanya lewat kesepakatan yang diikat sederhana: litaq Mandar malaq tibiqar atau tanah Mandar yang mesti dimekarkan. Di sini tidak ada ruang kompromi untuk apa pun yang bisa menggagalkan cita-cita membentuk provinsi baru.
Nama Taji Barani baru akan mereka sandang belakangan, dianugerahkan di tengah pusaran kongres itu sendiri. Ini bukan gelar yang mereka rancang untuk diri sendiri, tapi gelar yang lahir dari mata orang-orang yang menyaksikan keberanian mereka bekerja. Dahulu di Kerajaan Balanipa Mandar sebutan “Tajibarani” hanya buat mereka yang tidak takut mati dan hanya tunduk pada perintah Maraqdia.
Ketika kongres akhirnya dibuka di Gedung Assamalewuan, Majene, sesuatu di dalam diri para pemuda ini berubah. Mereka bukan lagi mahasiswa yang datang untuk mendengarkan pidato. Sebelum sidang komisi dimulai, mereka berkumpul lagi, kali ini dipimpin Naharuddin, Hamzih, Imran Kaljubi, Rusdin Razak, dan Zakaria. Instruksi yang keluar malam itu terasa seperti sumpah, bukan sekadar arahan kerja:
“Kita berkewajiban mengamalkan dan mengamankan kongres ini, menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan pembentukan Sulbar. Serta siap lahir batin melawan siapa pun yang mencoba menghalang-halangi atau membatalkannya,” itu kalimat perintah Naharuddin di Majene, ulang aktivis Sabri Maulana dalam catatan yang dikirimkan Selasa, 4 Agustus malam kemarin.
Puluhan wajah muda mendengarkannya dalam kepatuhan. Mereka diantaranya Abd. Rahim, Sabri Maulana, Mawardi, Rasjuddin, Jamaluddin, Abd. Rajab, Darsaddin, Abd. Hakim Parriwa Lino, Yusuf, Idris Aliman, Asrul Rewa, Burhan Aziz, Muhammad, Halik, Sahabuddin Mahaganna. Tidak ada bertepuk tangan, hanya anggukan jenis penerimaan, dalam gerakan ini biasanya bakal mendahului sesuatu yang lebih berat.
Firasat mereka benar. Sidang komisi memanas. Titik pecahnya ada pada satu pertanyaan yang terdengar sederhana tapi bisa meledakkan segalanya: di mana ibu kota provinsi baru ini akan berdiri? Kubu Mamuju, diwakili Uweq Aruchul Thahir, mengancam akan menarik seluruh utusannya dan keluar dari pergerakan jika Majene yang dipilih. Bayangkan saja ruangan itu, udara yang tiba-tiba terasa lebih tipis, kursi-kursi yang berderit karena orang-orang bergeser gelisah, dan di sudut ruangan, cita-cita yang sudah dirawat bertahun-tahun nyaris retak hanya karena satu nama kota.
Penulis yang hadir sebagai reporter Radio Suara Sawerigading dengan menenteng alat perekam buatan Jerman ikut melongo. Di sini semua orang menyimak kematangan besar Husni Djamaluddin dan tokoh-tokoh yang duduk dalam lingkaran besar itu. Bagi wartawan ini sudut pandang sangat menarik dan tak usai dibincang hingga hari ini.


















