Hari Jadi Majene ke-481 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum penting untuk merefleksikan makna pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam opini ini, Zulkarnain Hasanuddin mengajak publik melihat kembali apakah perayaan tahunan telah benar-benar menghadirkan negara yang mampu menyejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi.
Penulis: Zulkarnain Hasanuddin, S.E.,M.M (Akademisi/Penulis)
Setiap Agustus selalu membawa dua perayaan yang sarat makna bagi masyarakat Majene. Hari Jadi Kabupaten Majene setiap tanggal 15 agustus, dan tahun ini memasuki hari jadi ke-481 beriringan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebentar lagi jalanan akan dihiasi bendera, panggung-panggung hiburan disiapkan, dan pidato-pidato pembangunan kembali diperdengarkan. Namun, di tengah semarak itu, selalu ada pertanyaan yang masih relevan diajukan, apakah kita sedang merayakan kemajuan, atau hanya mengulang tradisi seremonial?
Perayaan sejatinya bukanlah tujuan. Tapi hanyalah penanda waktu yang mengajak kita berhenti sejenak untuk menoleh ke belakang sekaligus menatap masa depan. Sebuah daerah tidak menjadi besar karena usianya yang panjang, tetapi karena kemampuannya menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Demikian pula sebuah negara tidak diukur dari megahnya upacara kemerdekaan, tetapi dari sejauh mana kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh setiap warga negara.
Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang sangat jelas. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 34 memerintahkan negara memelihara fakir miskin, anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, serta menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.
Kedua pasal tersebut bukanlah rangkaian kalimat dalam konstitusi saja. Tetapi sebagai kontrak moral sekaligus kontrak politik antara negara dan rakyat. Negara memperoleh legitimasi untuk memungut pajak, mengatur kehidupan publik, dan menjalankan pemerintahan. Sebagai imbalannya, negara berkewajiban menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan status sosial, pilihan politik, maupun tempat tinggal.
Refleksi ini kemudian menjadi penting. Apakah negara benar-benar telah hadir sebagai rumah yang nyaman bagi rakyatnya? Rumah yang memberi rasa aman ketika sakit, membuka kesempatan ketika mencari pekerjaan, menghadirkan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya, dan memastikan tidak ada seorang pun tertinggal karena kemiskinan.
Ataukah negara justru lebih sering hadir sebagai institusi yang piawai menagih kewajiban, tetapi belum sepenuhnya optimal memenuhi hak-hak dasar rakyatnya?
Pertanyaan ini bukanlah bentuk pesimisme terhadap pemerintah. Sebaliknya, ini adalah bentuk kecintaan kepada republik. Demokrasi hanya akan sehat jika ruang refleksi tetap dijaga. Sebab pembangunan tidak boleh hanya diukur dari panjangnya jalan yang dibangun atau banyaknya gedung yang berdiri, tetapi juga dari berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas pendidikan, mudahnya akses layanan kesehatan, bertambahnya lapangan kerja, serta tumbuhnya rasa percaya masyarakat terhadap institusi negara.
Dalam konsep welfare state atau negara kesejahteraan, pajak bukan hanya kewajiban warga negara. Pajak adalah bentuk kepercayaan. Rakyat menyerahkan sebagian hasil jerih payahnya kepada negara dengan keyakinan bahwa negara akan mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan yang merata. Ketika pelayanan itu dirasakan adil, kepatuhan masyarakat tumbuh secara alami. Sebaliknya, ketika rakyat merasa hanya dibebani kewajiban tanpa memperoleh hak yang setimpal, kepercayaan perlahan akan terkikis.
Karena itu, Hari Jadi Majene dan Hari ulang tahu Kemerdekaan Indonesia semestinya menjadi momentum mengevaluasi kualitas hubungan antara negara dan rakyat. Apakah kebijakan publik telah berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan? Apakah pembangunan telah menjangkau desa-desa terpencil sebagaimana menjangkau pusat-pusat kota? Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menghadirkan pemerataan, atau hanya memperlebar jurang ketimpangan?
Majene memiliki sejarah panjang sebagai tanah para pelaut, ulama, dan pejuang. Spirit kemaritiman Mandar memberikan pesan, bahwa sebuah perahu hanya dapat berlayar jauh apabila seluruh awak bekerja bersama dan nakhodanya memahami arah angin. Begitu pula pemerintahan. Keberhasilan tidak lahir dari seremoni, tetapi dari kemampuan membaca kebutuhan rakyat dan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Perayaan hanyalah sehari. Namun kesejahteraan rakyat adalah pekerjaan setiap hari. Maka ukuran keberhasilan Hari Jadi Majene ke-481 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bukan seberapa meriah panggung hiburannya atau seberapa panjang iring-iringan pawai budaya, tetapi yang terpenting adalah seberapa dekat kita dengan cita-cita konstitusi, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebab kemerdekaan tidak menemukan nilainya pada dentuman lagu kebangsaan semata. Tetapi kita akan menemukan makna itu ketika seorang petani memperoleh harga yang layak, seorang nelayan pulang dengan senyum, seorang guru mengajar dengan sejahtera, seorang anak dapat bersekolah tanpa cemas, dan seorang warga miskin dapat berobat tanpa takut ditolak. Dan saat itulah negara akan benar-benar dirasakan kehadirannya, Bukan hanya untuk dirayakan, tetapi sekaligus untuk dirasakan.
: redaksi@mandarnesia.com
