Revolusi Kesadaran: Mengakui bahwa Keteladanan Makin Sulit Ditemukan

Oleh: Muliadi Saleh, Esais Reflektif dan Arsitek Kesadaran

Ada negeri yang kaya raya tetapi rakyatnya banyak yang miskin. Ada negeri yang tanahnya subur, lautnya luas, gunungnya menyimpan mineral berlimpah, tetapi jutaan penduduknya hidup dalam kecemasan tentang makan esok hari. Ada yang tidak mampu membeli buku, ada yang menunda membeli sepatu untuk anaknya, ada yang bahkan tidak memiliki tabungan untuk menghadapi sakit dan musibah. Namun pada saat yang sama, ada pula yang kekayaannya melonjak drastis dalam waktu singkat, jauh melampaui logika kewajaran.

Lalu bagaimana kita menyebut keadaan seperti itu?

Jika bukan sakit, apa namanya?

Penyakit suatu bangsa tidak selalu terlihat dari bangunan yang runtuh atau jalan yang berlubang. Ia lebih sering tampak pada rusaknya rasa malu, hilangnya empati, dan matinya nurani kolektif. Ketika kemiskinan masih menjadi pemandangan sehari-hari, sementara korupsi terus dipertontonkan tanpa jeda, sesungguhnya yang sedang mengalami kerusakan bukan hanya sistem pemerintahan, melainkan juga kesadaran kebangsaan.

Masyarakat berulang kali disuguhi kabar tentang pejabat yang ditangkap karena korupsi. Lebih menyedihkan lagi, oknum-oknum yang seharusnya berdiri di garis depan menjaga hukum justru kerap terseret dalam pusaran yang sama. Polisi, jaksa, pengacara, hakim, silih berganti menjadi berita. Semuanya menciderai kepercayaan publik. Dan terjadi berulang-ulang hingga perlahan kehilangan daya kejutnya.

Dan ketika sebuah bangsa tidak lagi terkejut oleh korupsi, sesungguhnya itulah gejala yang paling mengkhawatirkan.

Yang lebih menyakitkan, tingginya angka kemiskinan tidak otomatis melahirkan keprihatinan di kalangan sebagian elite. Sebaliknya, gaya hidup mewah, pesta kekuasaan, dan praktik nepotisme justru semakin terang-terangan dipertontonkan. Reformasi yang dahulu lahir dengan semangat memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seolah berubah menjadi panggung baru bagi KKN dengan wajah yang lebih modern.

Anak, istri, suami, kerabat, dan lingkaran keluarga kekuasaan semakin lazim didorong memasuki jabatan publik. Kompetensi sering kali kalah oleh kedekatan. Meritokrasi dikalahkan oleh dinasti.

Maka pertanyaan itu kembali menggema:

Jika bukan sakit, apa nama yang tepat untuk keadaan ini?

Ada baiknya bangsa ini kembali menoleh ke sebuah sawah di Cigereleng, Bandung Selatan.

Di sanalah, pada 1 Oktober 1923, seorang mahasiswa muda yang gelisah mengayuh sepedanya. Ia bernama Sukarno. Pagi itu ia seharusnya pergi kuliah. Namun entah dorongan apa yang menguasai batinnya, ia membelokkan arah sepedanya ke selatan.

Di tengah sawah, ia menemui seorang petani bernama Mang Aen.

Percakapan sederhana di antara pemuda terdidik dan petani miskin itu ternyata mengubah sejarah Indonesia.

Mang Aen bekerja keras. Ia berkeringat di bawah matahari. Namun kehidupannya nyaris tidak memiliki harapan untuk berubah. Kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi, melainkan takdir yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Percakapan itu mengguncang batin Sukarno.

Dalam kesadaran mudanya yang telah ditempa oleh gagasan kebangsaan dan keadilan sosial, ia menemukan satu kesimpulan besar: selama negeri ini dijajah, orang-orang seperti Mang Aen tidak akan pernah memperoleh kehidupan yang layak.

Dari sanalah lahir kemarahan moral yang kelak menjelma menjadi perjuangan kemerdekaan.

Mang Aen kemudian diabadikan menjadi simbol. Sukarno mengubah namanya menjadi Marhaen. Bukan sekadar nama seorang petani, tetapi representasi jutaan rakyat kecil yang tertindas.

Dengan kata lain, Republik Indonesia sesungguhnya lahir di tengah sawah.

Ia lahir dari air mata rakyat miskin.

Ia lahir dari tekad membebaskan Marhaen.

Karena itu, membaca kisah para pendiri bangsa sering kali terasa menyesakkan.

Mereka tidak mewariskan istana kepada anak-anaknya. Mereka tidak mengumpulkan kekayaan. Mereka tidak menjadikan jabatan sebagai jalan pintas menuju kemewahan.

Kita mengenal kisah Agus Salim yang tidak memiliki rumah pribadi. Kita mengenal Mohammad Hatta yang kesulitan membeli sepatu Bally yang diidamkannya. Kita mengenal Johannes Leimena yang memilih indekos karena tidak ingin membebani negara yang sedang kesulitan. Kita mengenal Hoegeng yang hidup sederhana bahkan setelah menjadi Kapolri. Kita mengenal Baharuddin Lopa yang terkenal lurus. Kita mengenal Ir. Sutami yang tetap tinggal di rumah sederhana hingga akhir hayat.

Mereka mungkin tidak meninggalkan kekayaan yang besar.

Tetapi mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih mahal: keteladanan.

Dan justru karena itulah mereka tetap hidup dalam ingatan sejarah.

Kontras itu terasa begitu tajam ketika bangsa ini terus-menerus disuguhi berita dugaan korupsi bernilai fantastis. Anggaran yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, memperbaiki gizi anak-anak, membangun pendidikan, atau mengentaskan kemiskinan, justru menjadi sasaran perburuan segelintir orang yang rakus.

Di sinilah tragedi terbesar bangsa ini sesungguhnya berada.

Bukan sekadar karena uang negara dicuri.

Melainkan karena cita-cita para pendiri bangsa ikut dirampok.

Indonesia tidak sedang kekurangan sumber daya.

Indonesia juga tidak kekurangan undang-undang.

Yang mulai langka adalah integritas.

Yang mulai mahal adalah konsistensi.

Yang mulai sulit ditemukan adalah keberanian untuk hidup sederhana ketika memiliki kesempatan untuk berkuasa.

Padahal republik ini tidak didirikan untuk melahirkan oligarki baru. Republik ini tidak lahir agar segelintir orang bisa hidup berlimpah di atas penderitaan banyak orang. Republik ini lahir untuk membebaskan Marhaen.

Karena itu, setiap praktik korupsi sesungguhnya bukan hanya kejahatan terhadap hukum. Ia adalah pengkhianatan terhadap alasan utama mengapa republik ini didirikan.

Mungkin karena itulah banyak orang merasakan bangsa ini sedang sakit.

Sakit karena kehilangan arah.
Sakit karena lupa asal-usul.

Sakit karena terlalu jauh berjalan meninggalkan sawah tempat cita-cita kemerdekaan pertama kali ditanam.

Namun sejarah mengajarkan bahwa setiap penyakit selalu mengandung kemungkinan untuk sembuh. Syaratnya satu: keberanian untuk mengakui bahwa kita memang sedang sakit.

Dan mungkin, sebelum revolusi politik terjadi, yang lebih dahulu dibutuhkan adalah revolusi kesadaran.

Kesadaran untuk kembali bertanya: untuk siapa republik ini didirikan?

Jika jawabannya masih sama seperti yang ditemukan Bung Karno di tengah sawah Cigereleng, maka tugas kita belum berubah: memastikan Marhaen tidak terus-menerus menjadi korban di negeri yang dahulu dibangun untuk membebaskannya.

Saatnya revolusi kesadaran !
_____
Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban.