MANDARNESIA.COM, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kebudayaan harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif dan fiskal, tetapi juga harus bertumpu pada identitas budaya masyarakat setempat.
Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Urgensi Ke-Binekaan pada Konteks Ekosistem Kebudayaan dalam Mendukung Otonomi Daerah yang digelar Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) di Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).
Dalam paparannya, Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia bukan sekadar negara bangsa (nation-state), melainkan negara peradaban (civilizational state) yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Karena itu, kebudayaan harus ditempatkan sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan.
“Jika setiap daerah memiliki asal sejarah, lanskap budaya, pengetahuan lokal, dan pengalaman peradaban yang berbeda, maka otonomi dan pembangunan daerah tidak boleh tercerabut dari memori kolektif masyarakatnya,” kata Fadli Zon.
Ia menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya tertinggi di dunia. Saat ini Indonesia memiliki 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, 2.727 warisan budaya takbenda, serta 743 cagar budaya tingkat nasional.
Di tingkat internasional, Indonesia juga telah memiliki 16 elemen Warisan Budaya Takbenda dan enam Warisan Dunia yang tercatat di UNESCO.
Menurut Fadli, pelaksanaan otonomi daerah selama ini kerap dipahami sebatas urusan administrasi dan pengelolaan anggaran. Padahal, dimensi budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas, daya tahan sosial, dan arah pembangunan masyarakat.
“Otonomi daerah harus memberi ruang bagi artikulasi, reproduksi, dan penguatan keunikan budaya lokal,” ujarnya.
Lima Arah Kebijakan Kebudayaan Nasional
Untuk memperkuat ekosistem kebudayaan nasional, pemerintah telah menetapkan lima arah kebijakan utama.
Pertama, menempatkan kebudayaan sebagai fondasi peradaban dan pembangunan nasional. Kedua, membangun tata kelola kebudayaan yang terintegrasi, digital, dan berbasis data.
Ketiga, mempercepat pengembangan ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis. Keempat, memperkuat perlindungan warisan budaya melalui konservasi dan revitalisasi museum.
Kelima, mendorong transformasi digital serta diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional.
Delapan Agenda untuk Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon juga menyampaikan delapan agenda strategis yang dapat dijalankan pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat ekosistem kebudayaan.
Agenda tersebut meliputi menjadikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dasar perencanaan pembangunan, memperkuat kelembagaan budaya dan sumber daya manusia, melindungi bahasa daerah, hingga menyusun regulasi kebudayaan yang sesuai dengan karakter lokal.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat pendataan kebudayaan, melindungi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), membangun ruang budaya seperti museum dan taman budaya, serta mengembangkan ekonomi budaya yang berkelanjutan.
Menutup paparannya, Fadli Zon menegaskan bahwa kebudayaan bukanlah sektor pinggiran dalam pembangunan nasional, melainkan fondasi yang menentukan arah dan kualitas peradaban bangsa.
Menurutnya, integrasi dimensi kebudayaan ke dalam kebijakan publik menjadi kebutuhan yang tidak dapat lagi ditunda apabila daerah ingin membangun identitas sekaligus daya saing yang berkelanjutan.
(SP-Kemenbud/WM)
: redaksi@mandarnesia.com
