Menurutnya, pertemuan tersebut melibatkan sejumlah Tomauweng yang memiliki peran dalam struktur adat Luyo pada masa itu.
“Itu berdasarkan pertemuan pada tanggal 7 Juli 2000 di rumah Kepala Dusun Tabbasala, Desa Tenggelang. Ada tiga nama Tomauweng saat itu yang mensponsori pertemuan,” ujarnya.
Adnas menyebut sejumlah nama yang tercatat dalam dokumen tersebut, di antaranya Ketter yang dikenal sebagai Puang Battara dari Tabbasala, M. Sabir Ali atau Puang Muntar, Abdul Rajab, serta Abdul Patta.
Ia mengatakan catatan tersebut menjadi salah satu dasar lembaganya dalam menelusuri struktur dan mekanisme pengangkatan pemangku adat Luyo.
Adnas juga mengungkapkan adanya catatan pengangkatan pemangku adat pada 2005 yang berkaitan dengan polemik pengukuhan saat ini.
Menurutnya, dalam proses tersebut pernah muncul dua nama calon pemangku adat yang dibahas melalui pertemuan adat, termasuk Abdul Kadir Yusuf dan Arifuddin, S.Ag.
Ia menyebut keduanya pernah menjalani pengangkatan pada 16 Juli 2000. Namun, dalam perkembangan berikutnya, terjadi persoalan internal setelah sejumlah pemangku adat menghadiri kegiatan yang menurut lembaganya merupakan pelantikan Arajang tidak resmi di Campalagian pada 20 November 2005.
“Kemudian sejumlah pemangku adat hadir berdasarkan data yang kami peroleh. Setelah itu kita rapat dengan adat, disepakati bahwa yang semua hadir karena tidak resmi dinonaktifkan,” ungkapnya.
Adnas menyebut sejumlah nama yang tercatat dalam keputusan penonaktifan tersebut, di antaranya pappuangang Renggelang, pappuangang Rui, dan pappuangang Luyo serta beberapa perangkat Adat Balanipa lainnya.
Menurutnya, setelah peristiwa tersebut, dilakukan prosesi pemilihan dan penetapan kembali untuk mengisi jabatan adat pappuangang Luyo yang di nonaktifkan pada Desember 2005 yang disebut memperoleh persetujuan dari Pappuangang Appe’ Banua Kayyang dan sejumlah Tomauweng atas nama Drs. Syarifuddin.
Meski demikian, Adnas menegaskan bahwa catatan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari perjalanan kelembagaan adat yang menjadi dasar penelusuran terhadap persoalan pengukuhan saat ini.
Terkait surat keberatan yang dilayangkan enam Tomauweng Luyo, Adnas mengatakan nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut tidak ditemukan dalam dokumen Tomauweng yang saat ini dipegang lembaganya.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa keenam orang tersebut merupakan keturunan dari pemangku adat yang tercatat dalam dokumen terdahulu.
: redaksi@mandarnesia.com
