RUMAH KESADARAN #07
Weekend Reflection by Muliadi Saleh
Kursi hanyalah tempat seseorang menjalankan amanah untuk sementara. Ia bisa datang tanpa diminta, dan pergi sebelum hati sempat bersiap. Yang membuat seseorang berarti bukan berapa lama ia duduk, melainkan apa yang ia kerjakan selama diberi kesempatan.
Sejarah Islam telah lama mengajarkan bahwa pergantian jabatan bukanlah akhir dari pengabdian. Khalid bin Walid pernah dicopot dari posisi panglima oleh Umar bin Khattab. Namun pedangnya tidak menjadi tumpul hanya karena ia tidak lagi memegang komando. Ia tetap berjuang, seolah ingin mengatakan bahwa seorang pejuang sejati tidak mengabdi kepada jabatan, tetapi kepada nilai yang diyakininya.
Begitu pula Sa’ad bin Abi Waqqash. Ia pernah diberhentikan dari kepemimpinan di Kufah setelah muncul berbagai keluhan masyarakat. Tetapi pergantian itu tidak menghapus jejak pengabdiannya. Bahkan ketika Umar meminta masyarakat memberikan kesaksian tentang dirinya, sejarah mencatat adanya kesaksian yang baik. Di sana kita belajar: sebuah jabatan dapat berakhir tanpa harus mengakhiri kehormatan seseorang.
Umar bin Abdul Aziz pun pernah mengalami pemberhentian dari jabatan gubernur Madinah. Tetapi perjalanan hidupnya tidak berhenti di sana. Kelak ia dipercaya menjadi khalifah. Seakan sejarah sedang membisikkan kepada kita bahwa manusia sering hanya melihat pintu yang tertutup, sementara Allah mungkin sedang menyiapkan pintu lain yang belum terlihat.
Pelajaran semacam itu terasa relevan ketika kita menyaksikan pergantian Menteri Keuangan Indonesia pada September 2026. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Serah terima jabatan kemudian berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September. Dalam kesempatan itu, Purbaya menyampaikan terima kasih atas kerja sama selama setahun terakhir, sementara Suahasil menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pekerjaan menjaga keuangan negara dan kredibilitas APBN.
Purbaya sendiri menyatakan bahwa pergantian tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dan menepis adanya gesekan internal sebagai alasan pergantian. Karena itu, publik sebaiknya tidak tergesa-gesa mengisi ruang yang belum dijelaskan fakta dengan prasangka dan spekulasi. Dalam urusan kenegaraan, kita perlu membedakan dengan jernih antara keputusan resmi, pernyataan pihak terkait, analisis, dan kabar yang beredar di ruang publik.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan agar pergantian orang tidak menjadi pergantian arah yang mengganggu kepentingan rakyat. APBN bukan milik seorang menteri. Kementerian bukan panggung pribadi. Data, kebijakan, program, dan tanggung jawab harus memiliki kesinambungan meskipun wajah di depan meja kerja berubah.
Di sinilah kedewasaan dalam mengelola kekuasaan diuji. Pejabat yang datang perlu menghormati pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pejabat yang pergi perlu menyerahkan amanah dengan lapang dada. Sedangkan masyarakat perlu memberi ruang kepada proses kelembagaan berjalan tanpa menjadikan setiap pergantian sebagai bahan penghakiman.
Sebab pada akhirnya, jabatan hanyalah alamat sementara bagi sebuah amanah. Hari ini seseorang mungkin dipanggil “Yang Terhormat”, besok namanya kembali menjadi nama biasa. Hari ini pintu kantor terbuka untuknya, esok ia mungkin masuk dari pintu yang sama sebagai tamu. Yang tertinggal bukan kursinya, melainkan jejak kebaikan yang pernah ditanam selama duduk di sana.
Mungkin inilah salah satu latihan dalam kehidupan: belajar menerima ketika sesuatu yang kita genggam harus dilepaskan. Sebab tidak semua kehilangan adalah hukuman, dan tidak semua perpindahan adalah kekalahan. Kadang sebuah kursi pergi agar manusia kembali menemukan dirinya; bahwa ia bukan jabatan, bukan pangkat, bukan fasilitas, melainkan seorang hamba yang sedang diberi kesempatan untuk berbuat baik.
Maka ketika kursi berpindah, jangan biarkan pengabdian ikut pergi. Sebab manusia mungkin kehilangan jabatan, tetapi tidak pernah kehilangan kesempatan untuk memberi manfaat.
Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban”.
: redaksi@mandarnesia.com
