Oleh: Andi Macoa Gau (Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Meningkatnya transmisi HIV secara signifikan di Kabupaten Polewali Mandar belakangan ini kerap direspon dan dibingkai sebatas sebagai masalah moral, dianggap dan dihubungkan dengan ketiadaan pemahaman spiritual, kurangnya iman dari mereka yang terjangkit, hingga dikutuk sedemikian rupanya. Krisis kesehatan publik ini disempitkan semata-mata sebagai bentuk kelalaian individu, perilaku menyimpang.
Pendekatan ini tak ubahnya merupakan mekanisme pelarian, oleh karena fatal sekali karena tampaknya pendekatan ini diamini oleh pemerintah. Perlindungan kesehatan publik merupakan seutuhnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan warganya. Kebijakan dan sarana untuk menekan laju transmisi penyebaran HIV ini tidaklah mungkin efektif tanpa dengan intervensi yang dimaksud tadi, karena pemerintah memiliki seluruh persediaan strategis untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat.
Melonjaknya kasus penyakit menular sejatinya merupakan manifestasi konkret dari disfungsi sistemik—mulai dari melemahnya fungsi pengawasan hingga absennya keberpihakan anggaran pada intervensi pencegahan. Ketika aparatus negara terus mereproduksi stigma terhadap populasi rentan, mereka secara tidak langsung memutus akses masyarakat terhadap deteksi dini dan layanan kesehatan dasar.
Bencana Merayap (Creeping Disaster)
Terdapat sesat nalar pada cara pemerintah daerah memetakan status kedaruratan. Kekuasaan, birokrasi kerap mudah terguncang oleh krisis yang hadir secara mendadak, seperti bencana alam yang eksplosif. Bencana akut yang ini dengan cepat mengorganisir perhatian, memicu intervensi darurat, dirapatkan secara darurat, memfasilitasi konsolidasi simpati politik secara instan. Sebaliknya, krisis kronis yang merayap secara senyap (creeping disaster) seperti penyebaran signifikan HIV justru tampaknya luput dari radar keseriusan pengambil kebijakan.
Ketika puluhan kasus teridentifikasi secara bertahap di balik pintu fasilitas kesehatan, data tersebut tereduksi menjadi sekadar komoditas administratif di laporan tahunan. Sah, jika masyarakat menganggap ada pengabaian terstruktur terhadap krisis yang terjadi perlahan ini, padahal dampak destruktifnya penyebaran HIV ini sama mematikannya dengan bencana alam yang eksplosif.
Dalih Keterbatasan Fiskal
Tampaknya keterbatasan anggaran dan kapasitas birokrasi sering sekali menjadi dalih, kendati saya tidak pernah melihat respon strategis dari pemerintah menanggapi masalah krisis HIV ini. Tidak ada satupun rilis resmi pemberitaan dari pemerintah Kabupaten Polewali, bahkan oleh unit dinas yang menangani terhadap upaya pencegahan ini. Kecuali ini mungkin dilakukan secara senyap untuk menutup wajah daerah tercinta di hadapan pusat, saya tidak tahu.
Minimnya dana tidak pernah otomatis jadi alasan untuk mengabaikan keselamatan warga, ini justru memperlihatkan ke mana arah prioritas penguasa sebenarnya. Ironinya terlihat jelas ketika kasus korupsi anggaran layanan kesehatan oleh ASN Dinkes Polman pada tahun 2023 itu, justru menggerogoti pos-pos vital dari dalam, sementara eskalasi senyap transmisi HIV dibiarkan berjalan tanpa penanganan serius yang menghantui sejak lama. Betapa berbahaya sekali.
Dan tampaknya prioritas alokasi sumber daya, program-program daerah kerap terkooptasi oleh orientasi kebijakan yang terfokus pada efektivitas elektoral. Perhatian publik sering sekali dialihkan pada panggung-panggung performatif dan infrastruktur populis yang menawarkan akumulasi modal elektabiltas jangka pendek.
Sementara bersamaan dengan itu, di lain sisi, isu esensial seperti tata kelola kesehatan publik dibiarkan terbengkalai karena nampaknya dianggap tidak memiliki insentif politik atau daya elektoral yang menguntungkan.
Atrofi Ruang Gerak Komunitas Remaja dan Pemuda
Keterbatasan SDM birokrasi dalam menangani krisis sebetulnya dapat dijembatani jika pemerintah daerah mampu membangun jejaring kebijakan dengan entitas sipil di akar rumput. Lesuhnya penanganan krisis ini berbanding lurus dengan minimnya dukungan terhadap komunitas yang menjangkau kelompok rentan dan remaja.
Wadah berbasis kawan sebaya seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Generasi Berencana (GenRe) yang seharusnya menjadi simpul strategis edukasi, kini mengalami stagnasi atau bahkan pemunduran. Atrofi ruang gerak organisasi kepemudaan independen adalah kerugian besar bagi pencegahan krisis.
Sebagai agen artikulasi informal, simpul-simpul komunitas ini memiliki keunggulan posisional untuk mendekonstruksi dogma dan mengedukasi warga dan generasi secara lebih emansipatoris ketimbang institusi negara yang formal dan sering kali kaku. Dalam konteks kesehatan publik, mengabaikan wadah organik ini, menurut saya berarti membiarkan benteng pertahanan sosial daerah runtuh secara perlahan. SebetulnyaAda banyak cara bagi kekuasaan untuk menghidupkan komunitas-komunitas ini.
Meletakkan Keselamatan Warga di Atas Motif Elektoral
Mindset pendekatan reaktif menuju kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) adalah keharusan. Akar persoalannya jauh melampaui urusan ketiadaan Perda atau pasifnya unit-unit kesehatan lokal, melainkan lebih menakutkan jika mentalitas teknokratis memandang pencegahan penyakit sekadar sebagai beban biaya, alih-alih investasi kemanusiaan untuk masa depan daerah.
Pangkas belanja operasional yang hanya berorientasi pada citra politik, lalu ikat anggaran berdasarkan situasi berbahaya ini. Dananya khusus untuk penguatan tes VCT, ketersediaan obat, serta dukungan operasional bagi para pendamping di lapangan. Kesannya mungkin mengatasi masalah di hilir, tetapi mendikte pemerintah untuk mengatasi masalah di hulu adalah keterlaluan.
Pasien demi pasien adalah modal evidence-based policy, dengan menjamin kerahasiaan identitas pasien, proses tracking, melacak peta penyebaran tampaknya bisa dilakukan, andai pemerintah serius. Dari sana hotspot bisa diketahui, efeknya kebijakan lebih presisi.
Krisis HIV di Polewali Mandar pada akhirnya memperlihatkan kontradiksi mendasar dalam tata kelola birokrasi pemerintah. Ketika penularan dibiarkan merayap demi mengamankan prioritas politik jangka pendek, hal itu mencerminkan bagaimana perlindungan warga sering kali diukur dan dikompromikan dalam kalkulasi kekuasaan. Tanpa konsolidasi tekanan politik dari masyarakat sipil untuk memaksa rasionalisasi kebijakan, pembiaran semacam ini akan terus berulang di balik perlindungan dalih keterbatasan daerah.
: redaksi@mandarnesia.com
