MANDARNESIA.COM, Aceh — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bergerak cepat meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kendala lapangan sekaligus menjembatani sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pusat agar pemulihan infrastruktur serta pemukiman warga berjalan presisi.
Dalam rangkaian pemantauan tersebut, Kepala Koordinator PRR Wilayah Aceh-2 yang membawahi sembilan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, S.H., M.H., M.M., memimpin langsung peninjauan ke titik-titik krusial di Kabupaten Nagan Raya pada Rabu (12/8/2026). Tim mendatangi lokasi jembatan terputus di kawasan Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, serta mengevaluasi progres penanganan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang terhempas bencana pada akhir 2025 lalu.
Peninjauan di Nagan Raya yang turut didampingi Plt Sekda Nagan Raya, Hizbulwatan, menjadi ruang krusial untuk menyerap aspirasi daerah, mulai dari pemulihan akses transportasi hingga penanganan kondisi alur sungai.
Brigjen TNI (Mar) Guslin menegaskan bahwa kehadiran Satgas PRR bertujuan memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyinergikan kebutuhan pemerintah daerah dengan kementerian atau lembaga teknis di tingkat pusat.
”Satgas PRR berperan memperkuat koordinasi agar proses pemulihan pascabencana dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terarah. Khusus untuk rencana pengerukan sungai di wilayah terdampak, kami akan bantu memfasilitasi koordinasinya dengan Kementerian ESDM,” ujar Brigjen Guslin.
Plt Sekda Nagan Raya, Hizbulwatan, mengapresiasi kehadiran tim pusat di lapangan. Menurutnya, pemetaan kendala secara langsung ini memberi sinyal positif bagi percepatan rekonstruksi di daerahnya.
Akselerasi Pembangunan Huntap dan Penyerapan Anggaran di Gayo Lues
Sebelum menyisir Nagan Raya, Brigjen TNI (Mar) Guslin beserta tim juga telah melakukan pemantauan ketat di Kabupaten Gayo Lues—salah satu dari sembilan daerah di bawah supervisi Korwil Aceh-2. Dari hasil interaksi bersama jajaran pemerintah daerah setempat, Satgas PRR mencatat sejumlah persoalan mendesak yang belum tersentuh penanganan penuh, salah satunya terkait kesiapan lahan Huntap (Hunian Tetap).
Brigjen Guslin menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyelesaikan status lahan agar skema bantuan dari pusat tidak tertahan.
”Persoalan lahan untuk Huntap sepenuhnya ada di daerah dan harus dipastikan clean and clear. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) targetnya mulai membangun Huntap pada Oktober mendatang, tetapi pusat tentu menunggu kepastian lahan dari daerah agar saat tim turun, pembangunan bisa langsung mengeksekusi,” tegasnya.
Selain masalah Huntap, Satgas PRR menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran pemulihan bencana baik yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), hibah, maupun alokasi kementerian yang sejauh ini dinilai masih rendah di beberapa wilayah terdampak.
Sekembalinya dari kunjungan lapangan ini, Satgas PRR dijadwalkan menggelar rapat koordinasi khusus dengan mengundang pihak kementerian/lembaga terkait serta pemerintah kabupaten. Rapat tersebut ditujukan merumuskan formula konkret agar anggaran yang tersedia dapat segera dieksekusi demi memulihkan roda kehidupan masyarakat Aceh pascabencana. (*)
: redaksi@mandarnesia.com
