Jebakan Paten Sederhana dan Tantangan Regulasi
Di tengah hegemoni global tersebut, posisi Indonesia berada pada situasi yang paradoks. Lonjakan pengajuan dokumen KI yang sempat menembus angka ratusan permohonan pada awal 2025 didominasi oleh pendaftaran merek UMKM dan Paten Sederhana (Utility Models), bukan paten invensi teknologi tingkat tinggi (WIPO, 2025). Inovasi berbasis kecerdasan buatan di dalam negeri masih sangat minim akibat hambatan struktural dalam regulasi lawas.
Selama bertahun-tahun, orisinalitas riset AI di Indonesia terbentur oleh pembatasan aturan di mana program komputer atau algoritma murni dikecualikan dari kategori invensi yang dapat dipatenkan dan hanya dimasukkan ke dalam objek hak cipta (Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2025), (https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/download/1008/915/3190).
Akibatnya, para inovator lokal tidak memiliki insentif komersial yang kuat untuk mendaftarkan teknologi berbasis software mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Meskipun Pemerintah telah merilis Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berupaya memperjelas status perangkat lunak serta mempercepat hilirisasi riset, implementasinya masih menghadapi tantangan operasional (DJKI, 2025). Indonesia belum memiliki pedoman pemeriksaan substantif yang spesifik untuk teknologi berbasis AI layaknya United States Patent and Trademark Office (USPTO). Tanpa adanya petunjuk teknis yang adaptif, undang-undang paten yang baru ini terancam gagal merangsang pertumbuhan ekosistem AI domestik.
Klaim keberhasilan pertumbuhan paten Indonesia harus disikapi dengan optimisme yang kritis. Fakta menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara aktivitas pendaftaran administratif di Indonesia dengan penguasaan substansi teknologi kecerdasan buatan global yang dikuasai China dan AS. Agar tidak terjebak dalam arus kuantitas yang semu, kebijakan kekayaan intelektual Indonesia wajib dialihkan dari sekadar mempermudah pendaftaran daring menuju penguatan kualitas inovasi.
Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi turunan dari UU Paten No. 65 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengakomodasi dan melindungi metode komputasi berbasis AI, sekaligus membangun kolaborasi berbasis insentif antara universitas, industri, dan investor guna mendanai riset-riset kecerdasan buatan lokal yang bernilai ekonomi tinggi.
Saat menulis artikel ringkas ini penulis sedang duduk di Water Park Maleo, Mamuju. Menghadiri agenda hybrid penandatangan PKS serta penguatan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Wilayah dengan 1000 perguruan tinggi se-Indonesia.
Acara digelar Kemenkum Wilayah Sulbar yang bersambung ke kampus ITB Bandung. Di sana ada Menteri Kemenkum RI Dr. Supratman, Gita Wirawan, Prof. Stella, dan Rocky Gerung.(*)
*Diolah dari berbagai bacaan.
: redaksi@mandarnesia.com
