MANDARNESIA.COM, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terus memacu peningkatan daya saing daerah melalui penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI). Langkah ini diharapkan menjadi jembatan bagi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam melindungi serta mengomersialkan hasil riset dan kreativitas lokal.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulbar, Dr. Hidayat Yasin, S.Ip., S.H., M.Si., menekankan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) bukan sekadar formalitas hukum, melainkan aset ekonomi yang sangat berharga. KI merupakan sarana strategis untuk mengubah hasil riset menjadi nilai komersial yang nyata.
“Sentra KI berfungsi sebagai katalisator. Ia tidak hanya mengelola dan melindungi hasil karya, tetapi juga memfasilitasi pemanfaatannya agar memiliki daya saing investasi di daerah,” ujar Hidayat dalam sosialisasi penguatan Sentra KI di Mamuju, Selasa (12/5/2026).
Melindungi Kekayaan Komunal dan Personal
Dalam pemaparannya, Dr. Hidayat merinci klasifikasi Kekayaan Intelektual yang perlu menjadi perhatian serius di Sulawesi Barat. Hal ini mencakup KI Komunal seperti Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Indikasi Geografis yang menjadi identitas daerah. Selain itu, KI Personal yang meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, dan Desain Industri juga harus diprioritaskan perlindungannya.
Peran Strategis Perguruan Tinggi
Bagi institusi pendidikan, keberadaan Sentra KI menjadi sangat krusial. Selain memberikan pelindungan hukum bagi dosen dan mahasiswa atas temuan (invensi) mereka, Sentra KI juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai akreditasi institusi dan potensi perolehan pendapatan baru melalui lisensi hasil riset ke dunia industri.
Menurutnya, Pemerintah sendiri telah menetapkan klasifikasi Sentra KI dalam tiga kategori (Kelas A, B, dan C). Hal ini dilakukan untuk memudahkan institusi dalam memulai pembentukan unit ini sesuai dengan kapasitas sarana, prasarana, dan SDM yang dimiliki.
Langkah Pembentukan dan Kolaborasi
Proses pembentukan Sentra KI di tingkat lokal kini dipermudah dengan panduan yang jelas, mulai dari analisis potensi riset, penyusunan IP Policy (aturan internal), hingga penerbitan SK Pimpinan Instansi. Setelah terbentuk, institusi wajib melaporkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk dicatat dalam database nasional.
Dengan kolaborasi yang kuat antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Hukum, diharapkan inovasi-inovasi dari Tanah Mandar dapat terlindungi secara hukum dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat luas. (rls)
: redaksi@mandarnesia.com
