Perkuat Ekosistem Inovasi, Kemenkum Sulbar Teken 32 PKS dengan Kampus dan Pemda

by
by

MANDARNESIA.COM, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat resmi menjalin kolaborasi strategis melalui penandatanganan 32 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah perguruan tinggi dan perangkat daerah di Sulawesi Barat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Sulawesi Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Mamuju pada Selasa (12/5/2026) ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim. Penandatanganan ini mencakup 27 PKS dengan perguruan tinggi dan 5 PKS dengan perangkat daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum melalui kegiatan Campus Calls Out di Institut Teknologi Bandung.

“Penandatanganan PKS ini menjadi langkah penting dalam penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi untuk mendorong pelindungan dan pemanfaatan hasil riset, inovasi, serta kreativitas civitas akademika,” ujar Saefur Rochim dalam sambutannya di Water Park Maleo Mamuju, Selasa (12/5/2026)

Capaian Kekayaan Intelektual Sulbar Meningkat

Berdasarkan data dashboard Kekayaan Intelektual Sulawesi Barat, periode Januari hingga 11 Mei 2026 mencatatkan progres yang signifikan dengan total 375 permohonan.

Baca Juga:

Rincian permohonan tersebut terdiri dari:

  • 336 permohonan Hak Cipta;
  • 28 Merek Perorangan;
  • 8 permohonan Merek Kolektif KDKMP;
  • 2 Indikasi Geografis; dan 1 Desain Industri.

Saefur menilai capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di Sulbar akan pentingnya pelindungan aset yang bernilai ekonomi.

Sertifikasi Budaya Lokal: Tenggang-Tenggang Lopi dan Sayang-Sayang

Selain penguatan kerja sama, momen ini juga ditandai dengan penyerahan Sertifikat Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) untuk dua warisan budaya lokal, yakni Tenggang-Tenggang Lopi dan Sayang-Sayang.

Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan sekaligus pelindungan hukum terhadap kekayaan budaya daerah Sulawesi Barat agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Hilirisasi Riset dan Kolaborasi

Lebih lanjut, Saefur menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkum, akademisi, dan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem KI yang berkelanjutan. Menurutnya, tanpa pelindungan hukum, hasil karya intelektual akan sulit dikembangkan secara optimal.

“Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah menjadi bagian penting untuk mendorong hilirisasi hasil riset dan inovasi agar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (rilis)

Baca Juga

Comment