Linor 5,8 Magnitudo, Apa Kabar Mitigasi Bencana Sulbar?

Linor atau Gempa yang mengguncang Mamuju sekitar pukul 12.32.36 WIB wilayah Pantai Barat Mamuju, Rabu (8/6). Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,77° LS ; 118,56° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 26 kilometer arah Barat Tapalang, Barat, Mamuju, Sulawesi Barat pada kedalaman 10 km.

Pekan lalu, Senin, 30 Mei 2022 mandarnesia.com bekerjasama dengan Nusantara Palestina Center (NPC) melaksanakan diskusi buku dengan judul Linor 6,2 Magnitudo. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai latar belakang tentang gempa yang terjadi di Sulawesi Barat awal 2021 lalu.

Diskusi menghadirkan salah seorang penulis buku yang juga dosen Teknik Geofisika Fakultas Mipa, Universitas Tadulako, Abdullah, MT. Beliau adalah salah seorang akademisi di Palu yang banyak melakukan kajian-kajian kegempaan sampai menyuarakan berbagai hal terkait mitigasi bencana.

Diskusi ini telah mengundang unsur pemerintah dari Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Sekretaris Daerah, Dr. M Idris DP, namun berhalangan hadir. Saat itu katanya sedang meriang, menurut informasi yang diberikan ke awak redaksi mandarnesia.com.

Juga mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini kami khususkan Wakil Bupati Majene, sebagai salah satu tokoh muda pemimpin di Majene. Namun juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas kepada pihak penyelenggara.

Jadi praktis diskusi hari itu yang sedianya membahas tentang mitigasi bencana di Sulawesi Barat khususnya di Malunda, Kabupaten Majene tidak dihadiri oleh unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, kecuali unsur kelurahan yang kebetulan lurahnya adalah sahabat kami di Malunda. Sekali lagi ini membuktikan tingkat kepedulian pemerintah akan mitigasi bencana dijadikan sebagai “anak tiri”.

Abdullah melalui forum diskusi hari itu menyebutkan bahwa OPD yang menangani kebencanaan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah disingkat BPBD seyogianya harus diperkuat.

“Jangan BPBD sebagai instansi tempat membuang pejabat yang tidak disukai oleh pemimpin yang sedang menjabat,” sebutnya dalam diskusi itu.