#PilkadaPolman
POLEWALI-Ketua KPUD Polewali Mandar (Polman) M.Daniel mengaku, jika penandatanganan NPHD bersama Pemkab Polman tidak dilakukan pada Agustus, akan menimbulkan persoalan.
“Akan menjadi kendala untuk kami bisa fokus mempersiapkan kegiatan yang sudah disusun tahapannya. Karena KPU RI terus memonitor juga progres kesiapan setiap daerah. Tentu akan kami infokan kalau ditanya kendala yang dihadapi,” ujar Ketua KPUD Polman M.Daniel, melalui WhatsApp, Kamis (20/7/2017).
“Banyak yang harus kami (KPU) lakukan pada tahapan persiapan, supaya tahapan penyelenggaraan bisa lancar,” sambungnya.
Dia berharap, Pilkada tidak dilihat dari nilai anggaran sebagai beban. Karena biaya demokrasi memang mahal.
[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]”Tapi bisa lebih mahal lagi biaya sosial kalau Pilkada dipaksakan dengan banyak keterbatasan. Kita tidak berharap Pilkada ditunda karena tidak tersedia anggaran yang memadai,” jelas M.Daniel. [/perfectpullquote]
Biaya sosial dimaksud lanjut M.Daniel, jika persiapan dan hal-hal penting tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran.
“Berpotensi menjadi masalah yang akan berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.
#BusriadiBustamin