Jayadi: Kader Parpol Mesti Tegak Lurus pada Putusan DPP

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com — Sekretaris Koalisi Kerakyatan Muhammad Jayadi mengapresiasi ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Mamuju dalam acara deklarasi Sutinah Suharid-Ado Mas’ud, di Grand Maleo, Ahad (9/8) malam.

“Ketidakhadiran ketua dan sekretaris tentu kita apresiasi, di mana mereka memahami betul AD/ART partai. Kita sangat yakin bahwa ketua dan sekertaris DPD PAN Mamuju ini sangat memahami etika organisasi, karena memang harus tegas dan tegak lurus atas keputusan DPP,” jelas Jayadi, Senin (10/8/2020).

Dari pantauan mandarnesia.com, beberapa kader PAN yang hadir namun tidak tampak Ketua dan Sekretaris DPD PAN Mamuju. Sementara Wakil Ketua DPD PAN Mamuju Lalu Syamsul Rizal yang memberikan keterangan sikap PAN kepada wartawan.

Jayadi mengatakan, aturan partai itu sama, harus tegak lurus atas keputusan DPP. Kehadiran sejumlah kader dan simpatisan PAN diacara deklarasi hanya personalitas dari para simpatisan yang mungkin terbangun sejak awal. Namun mereka sedianya secara etika tidak memakai atribut partai.

“Perlu juga kami ‘stresing’ bahwa sebagai bakal pasangan calon, secara etika harus menghargai keputusan PAN yang telah memberikan dukungan kepada pasangan Habsi-Irwan. Semestinya tidak lagi menjadikan atribut PAN itu di kegiatan deklarasi, karena mereka sudah tahu dan ini bisa merugikan pasangan calon,” jelasnya.

“Hal ini bisa saja berimplikasi pada upaya pembohongan publik, di mana mereka masih memasang dan menggunakan atribut partai tertentu yang jelas sudah memberikan dukungan ke pasangan Habsi-Irwan,” sambungnya.

Pihaknya berharap dalam menghadapi Pilkada Mamuju Mamuju, tidak terjadi bias pilkada di daerah ini yang dapat menciptakan gesekan dan konflik horizontal. Sedianya semua pasangan calon sebagai putra-putri terbaik daerah mengedepankan etika dan menghargai keputusan partai setelah memberikan dukungan kepada pasangan calon.

“Soal ada kader atau simpatisan PAN yang ikut dikegiatan acara deklarasi salah satu pasangan calon, itu tergantung dari internal partai. Apakah mereka mau memberikan sanksi atau tidak, yang jelas ada etika dalam setiap organisasi,” tutupnya. (*)