Fasilitas Sosial Bakal Dibangun di Malunda

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana akan membangun fasilitas sosial di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Majene. Lahan sekitar 15 hektare akan disiapkan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Junda Maulana mengemukakan, pembangunan fasilitas sosial yang dimaksud rumah sakit jiwa terintegrasi yang di dalamnya terdapat fasilitas lain, seperti, panti rehabilitasi bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, rumah bagi orang-orang jompo, fasilitas bagi penyandang disabilitas, tunawisma, gelandangan dan pengemis, dan penanganan rehabilitasi untuk para PSK.

Selain itu pembangunan fasilitas sosial, akan ada pembangunan balai latihan ketenagakerjaan yang tentunya secara terintegrasi juga untuk korban-korban Napza yang masih berada di usia produktif.

“Setelah selesai masa rehabilitasinya, agar kemudian dibina untuk diberikan pelatihan keterampilan di BLK dan dipulangkan ke rumah untuk terjun berproduksi kembali di tengah-tengah masyarakat,” kata Junda, Senin (26/7/2021).

Junda berharap, pengusulan untuk pembangunan fasilitas sosial bisa direalisasikan oleh pusat, karena berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Dinas Kesehatan, ODGJ parah yang masih melakukan penanganan secara tradisional seperti di pasung, ternyata cukup banyak di Sulbar. Sehingga memang pembangunan rumah sakit jiwa ini sangat penting.

Terkait beasiswa pendidikan bagi dokter spesialis, Junda menyatakan, Pemprov masih membutuhkan analisis data berapa jumlah dokter yang sangat dibutuhkan di Sulbar, untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Setelah tahap analisanya selesai, baru nanti pihaknya akan menyusun tahapan perencanaan untuk penyesuaian anggaran daerah, guna mengetahui kemampuan anggaran untuk menyekolahkan dokter spesialis pertahun berapa orang.

“Jadi semisal Sulbar hanya mampu menyekolahkan lima orang, sementara yang sangat dibutuhkan di provinsi kita itu 10 orang, sehingga kita akan meminta dukungan anggaran ke pusat untuk menutupi kekurangannya. Jadi konsepnya itu nanti akan ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat, dengan catatan pendidikan sekolah dokter yang dibiayai oleh pemerintah pusat, harus mengabdi di Sulbar,” Tutup Junda.