BPSDM: ASN Pemprov Diharap Lebih Menguasai Kaidah Jurnalistik

MANDARNESIA.COM, Mamuju — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara berlangsung di Hotel Grand Putra Mamuju dari tanggal 16 hingga 17 Juli 2024.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh kepala BPSDM Sulbar Farid Wajdi, dalam sambutan beliau menekankan pentingnya seorang ASN dalam menulis berita, dan lebih memahami kaidah jurnalistik.

“Karena siapa yang memegang informasi dia akan menguasai dunia,” jelas Farid Wadji.

Pelatihan ini diikuti oleh 44 peserta. Pada hari pertama pelatihan, mereka mendapat materi tentang Tantangan Jurnalistik di Era Digitalisasi yang dibawakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulbar Sulaeman Rahman.

Materi ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan media digital dalam dunia jurnalistik.

Selain itu, peserta juga mengikuti ceramah anti korupsi yang disampaikan widyaiswara BPSDM Sulbar H. Taupiq, S.Ag., M.M.

“Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam menjalankan tugas mereka, serta mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan,” ujar Taupiq.

Di sesi selanjutnya peserta mendapatkan materi mengenai Teknis Menulis Feature yang Menarik, jurnalisme bertutur ini dibawakan Direktur Insight Mandarnesia Adi Awan Alimin. Dia memberikan wawasan dan keterampilan praktis dalam menulis artikel feature agar sajian lebih informatif dan menarik bagi pembaca.

Salah satu peserta pelatihan dari Dinas Perkebunan Sulbar Muh. Said sangat antusias dalam mengikuti pelatihan tersebut.

“Terima kasih banyak kepada BPSDM Sulbar yang telah melaksanakan pelatihan ini, kegiatan seperti ini harus sering dilaksanakan sebagai sarana pengembangan kompetensi ASN Pemprov Sulbar,” kata Said.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan jurnalistik para ASN, sehingga mereka mampu menyampaikan informasi secara efektif dan transparan kepada publik. Serta mendukung upaya pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Barat. (rls/*)